menerobos%20jalan%20buntu
Share Embed Flag
Download ePaper

menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu

kontras
18.04.2013 Views

erlaku dari pihak penahan mengijinkan pengadilan sipil untuk mengadili anggota angkatan bersenjata dari pihak penahan dalam rangka pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh tahanan perang. Dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan tahanan perang diadili oleh pengadilan yang tidak menawarkan jaminan dasar berupa independensi dan imparsialitas yang di akui secara umum, dan khususnya, tidak boleh diadili tanpa prosedur yang menjamin perlakuan yang adil bagi tertuduh berdasarkan Pasal 105.” Semua provisi dari konvensi ini dirancang untuk menjamin penanganan yang adil “Oleh pengadilan yang sama, berdasarkan prosedur yang sama dengan kasus yang dihadapi oleh anggota angkatan bersenjata pihak penahan” (Pasal.102). Ketika muncul keraguan apakah “seseorang berniat melakukan tindakan bermusuhan dan telah jatuh ke tangan musuh” adalah tahanan perang, “orang tersebut berhak menikmati perlindungan dari konvensi ini hingga status mereka ditentukan oleh peradilan yang kompeten” (Pasal. 5). Lebih lanjut, di bawah Konvensi Jenewa terkait dengan Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang pada 12 Agustus 1949, dalam situasi okupasi/pendudukan militer, “dalam kasus penerobosan unsur unsur perdata berdasarkan paragraf kedua Pasal 64, Kekuatan okupasi bisa menyerahkan tertuduh pada peradilan militer non-politis sesuai konstitusi yang layak, dengan kondisi peradilan tersebut berada di negara terokupasi. Peradilan banding sebaiknya berkedudukan di negara terokupasi (Pasal 66). Konvensi menjelaskan bahwa “Pengadilan hanya menerapkan unsur unsur hukum yang bisa diaplikasikan sehubungan dengan dakwaan, dan yang sesuai dengan prinsip umum hukum, khususnya prinsip hukuman harus proporsinal dengan pelanggarannya” (Pasal 67). Referensi pada “prinsip-prinsip umum hukum”, bahkan dengan penerapan lex specialis, layak dicatat secara khusus. xxxiii 200 Prinsip No 5 Yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili warga sipil Pengadilan militer, pada prinsipnya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili warga sipil. Dalam segala keadaan, negara harus menjamin warga negara yang didakwa dengan dakwaan kriminal dalam segala keadaan, harus diadili di pengadilan sipil. Pada paragraf 4 Komentar Umum No 13 pada Pasal 14 Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik, Komite HAM menulis, “keberadaannya, di banyak negara, pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili warga negara sipil. Hal ini adalah persoalan serius, berkaitan dengan administrasi peradilan yang independen, imparsial, dan setara. Kerap kali alasan menggunakan peradilan itu agar bisa menjalankan prosedur khusus yang tidak sejalan dengan standar peradilan normal. Sementara itu Kovenan ini tidak melarang peradilan semacam itu, namun

kondisi yang mendasarinya harus mengindikasikan, pengadilan warga sipil di peradilan militer, harus sangat khusus dan dijalankan di bawah jaminan penuh berdasarkan Pasal 14.” Praktek Komite HAM dalam 20 tahun terakhir, khususnya dalam pandangan terhadap komunikasi individual atau kesimpulan observasi terhadap laporan nasional, telah meningkatkan perhatian, dalam rangka menjamin yurisdiksi pengadilan militer terbatas hanya pada dakwaan yang bersifat militer dan dilakukan oleh personel militer. Banyak rapporteur tematik dan negara memiliki pendapat kuat mendukung rendahnya otoritas tribunal militer dalam mengadili warga sipil. Mirip dengannya, yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Pengadilan HAM Inter-Amerika, Komisi HAM Inter-Amerika, dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, sepaham pada poin ini. xxxiii Sebagaimana Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan menyebutkan,”semua orang memiliki hak untuk diadili oleh peradilan umum atau tribunal yang menggunakan prosedur hukum. Pengadilan yang tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku tidak boleh diciptakan untuk menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh peradilan umum atau tribunal yudisial” (para.5). Prinsip No 6 Penolakan secara sadar atas tugas militer Status para penolak yang sadar harus ditentukan berdasarkan supervisi pengadilan sipil yang independen dan imparsial, menyediakan semua jaminan atas peradilan yang adil, terlepas dari tahapan militer yang sedang berlangsung. Sebagaimana ditetapkan oleh Komisi HAM dalam resolusi 1998/77, bergantung pada negaralah tugas membentuk badan pengambilan keputusan yang mandiri dan imparsial dengan tugas menentukan apakah penolakan secara sadar telah berlangsung. Secara pengertian, dalam kasus tersebut tribunal militer akan menjadi hakim bagi tujuan mereka. Penolak secara sadar adalah warga sipil yang harus diadili di peradilan sipil, di bawah supervisi hakim umum. Ketika hak untuk menolak secara sadar tidak diakui oleh hukum, penolak secara sadar diperlakukan seperti desertir dan hukum pidana diterapkan padanya. PBB telah mengakui adanya penolakan secara sadar atas wajib militer sebagai tindakan sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. xxxiii Komite HAM telah secara jelas menghubungkan penolakan secara sadar dengan prinsip kebebasan berkesadaran yang terkandung dalam Pasal 18 Kovenan tersebut. xxxiii Selain itu mereka telah memperhatikan dalam beberapa kejadian peradilan militer telah memvonis penolakan secara sadar pada kegagalan 201

kondisi yang mendasarinya harus mengindikasikan, pengadilan warga sipil di<br />

peradilan militer, harus sangat khusus dan dijalankan di bawah jaminan penuh<br />

berdasarkan Pasal 14.”<br />

Praktek Komite HAM dalam 20 tahun terakhir, khususnya dalam pandangan terhadap<br />

komunikasi individual atau kesimpulan observasi terhadap laporan nasional, telah<br />

meningkatkan perhatian, dalam rangka menjamin yurisdiksi pengadilan militer<br />

terbatas hanya pada dakwaan yang bersifat militer dan dilakukan oleh personel<br />

militer. Banyak rapporteur tematik dan negara memiliki pendapat kuat mendukung<br />

rendahnya otoritas tribunal militer dalam mengadili warga sipil. Mirip dengannya,<br />

yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Pengadilan HAM Inter-Amerika, Komisi<br />

HAM Inter-Amerika, dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, sepaham<br />

pada poin ini. xxxiii Sebagaimana Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan<br />

menyebutkan,”semua orang memiliki hak untuk diadili oleh peradilan umum atau<br />

tribunal yang menggunakan prosedur hukum. Pengadilan yang tidak berdasarkan<br />

prosedur hukum yang berlaku tidak boleh diciptakan untuk menggantikan yurisdiksi<br />

yang dimiliki oleh peradilan umum atau tribunal yudisial” (para.5).<br />

Prinsip No 6<br />

Penolakan secara sadar atas tugas militer<br />

Status para penolak yang sadar harus ditentukan berdasarkan supervisi<br />

pengadilan sipil yang independen dan imparsial, menyediakan semua jaminan<br />

atas peradilan yang adil, terlepas dari tahapan militer yang sedang berlangsung.<br />

Sebagaimana ditetapkan oleh Komisi HAM dalam resolusi 1998/77, bergantung pada<br />

negaralah tugas membentuk badan pengambilan keputusan yang mandiri dan<br />

imparsial dengan tugas menentukan apakah penolakan secara sadar telah berlangsung.<br />

Secara pengertian, dalam kasus tersebut tribunal militer akan menjadi hakim bagi<br />

tujuan mereka. Penolak secara sadar adalah warga sipil yang harus diadili di peradilan<br />

sipil, di bawah supervisi hakim umum.<br />

Ketika hak untuk menolak secara sadar tidak diakui oleh hukum, penolak secara sadar<br />

diperlakukan seperti desertir dan hukum pidana diterapkan padanya. PBB telah<br />

mengakui adanya penolakan secara sadar atas wajib militer sebagai tindakan sah dari<br />

hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagaimana dicantumkan<br />

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak<br />

Sipil dan Politik. xxxiii Komite HAM telah secara jelas menghubungkan penolakan<br />

secara sadar dengan prinsip kebebasan berkesadaran yang terkandung dalam Pasal 18<br />

Kovenan tersebut. xxxiii Selain itu mereka telah memperhatikan dalam beberapa<br />

kejadian peradilan militer telah memvonis penolakan secara sadar pada kegagalan<br />

201

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!