menerobos%20jalan%20buntu

erlaku dari pihak penahan mengijinkan pengadilan sipil untuk mengadili anggota
angkatan bersenjata dari pihak penahan dalam rangka pelanggaran tertentu yang
dilakukan oleh tahanan perang. Dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan tahanan
perang diadili oleh pengadilan yang tidak menawarkan jaminan dasar berupa
independensi dan imparsialitas yang di akui secara umum, dan khususnya, tidak
boleh diadili tanpa prosedur yang menjamin perlakuan yang adil bagi tertuduh
berdasarkan Pasal 105.” Semua provisi dari konvensi ini dirancang untuk menjamin
penanganan yang adil “Oleh pengadilan yang sama, berdasarkan prosedur yang
sama dengan kasus yang dihadapi oleh anggota angkatan bersenjata pihak penahan”
(Pasal.102). Ketika muncul keraguan apakah “seseorang berniat melakukan tindakan
bermusuhan dan telah jatuh ke tangan musuh” adalah tahanan perang, “orang
tersebut berhak menikmati perlindungan dari konvensi ini hingga status mereka
ditentukan oleh peradilan yang kompeten” (Pasal. 5).
Lebih lanjut, di bawah Konvensi Jenewa terkait dengan Perlindungan Warga Sipil
pada Masa Perang pada 12 Agustus 1949, dalam situasi okupasi/pendudukan militer,
“dalam kasus penerobosan unsur unsur perdata berdasarkan paragraf kedua Pasal
64, Kekuatan okupasi bisa menyerahkan tertuduh pada peradilan militer non-politis
sesuai konstitusi yang layak, dengan kondisi peradilan tersebut berada di negara
terokupasi. Peradilan banding sebaiknya berkedudukan di negara terokupasi (Pasal
66). Konvensi menjelaskan bahwa “Pengadilan hanya menerapkan unsur unsur
hukum yang bisa diaplikasikan sehubungan dengan dakwaan, dan yang sesuai
dengan prinsip umum hukum, khususnya prinsip hukuman harus proporsinal dengan
pelanggarannya” (Pasal 67). Referensi pada “prinsip-prinsip umum hukum”, bahkan
dengan penerapan lex specialis, layak dicatat secara khusus. xxxiii
200
Prinsip No 5
Yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili warga sipil
Pengadilan militer, pada prinsipnya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili
warga sipil. Dalam segala keadaan, negara harus menjamin warga negara yang
didakwa dengan dakwaan kriminal dalam segala keadaan, harus diadili di
pengadilan sipil.
Pada paragraf 4 Komentar Umum No 13 pada Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil dan Politik, Komite HAM menulis, “keberadaannya, di banyak negara,
pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili warga negara sipil. Hal
ini adalah persoalan serius, berkaitan dengan administrasi peradilan yang
independen, imparsial, dan setara. Kerap kali alasan menggunakan peradilan itu
agar bisa menjalankan prosedur khusus yang tidak sejalan dengan standar peradilan
normal. Sementara itu Kovenan ini tidak melarang peradilan semacam itu, namun