menerobos%20jalan%20buntu

tinggi, khususnya Mahkamah Agung, dan mengadopsi berbagai perkembangan terkait
evolusi hukum pidana internasional.
II. 2. Limitasi terhadap Yurisdiksi Peradilan Militer
II.2. A. Batasan untuk Mengadili Warga Sipil
Ada kecenderungan di berbagai negara yang sedang menghadapi problem keamanan
internal, sistem peradilan militernya memperluas cakupan yurisdiksinya dalam
konteks situasi tertib sipil yang damai, untuk mengadili warga sipil. Tipologi yang
umum dalam perluasan cakupan yurisdiksi peradilan militer di berbagai tempat adalah
kemampuannya untuk mengadili orang sipil dalam konteks tiga skenario.21 Pertama,
orang sipil yang merupakan pegawai atau yang bekerja dalam suatu institusi militer.
Kedua, mengadili orang sipil dalam kejahatan yang dilakukan bersama dengan
anggota militer, mencakup: jenis kejahatannya murni kejahatan militer; bukan
kejahatan militer namun kejahatan umum; tempat kejahatan di bawah yurisdiksi
teritorial pengadilan militer; atau korbannya merupakan anggota militer. Ketiga,
mengadili orang sipil yang tidak masuk skenario pertama dan kedua, namun dalam
konteks: korbannya merupakan anggota militer; kejahatannya melibatkan barang atau
fasilitas milik militer; atau tempat kejadian ada dalam teritori yurisdiksi tribunal
militer. Selain itu pengalaman menunjukan cakupan peradilan militer semakin
diperluas dalam situasi darurat (militer/perang) di mana ada kecenderungan yang
diadili adalah pihak kombatan musuh dan pihak sipil oposisi yang sebenarnya
mengekspresikan hak berpendapat dan berasosiasi. Dalam General Comment No. 13,
Komite HAM (Human Rights Committee) yang menjadi badan monitoring ICCPR
berpendapat:
20
“[…] the existence, in many countries, of military or special courts
which try civilians. This could present serious problems as far as the
equitable, impartial and independent administration of justice is
concerned. Quite often the reason for the establishment of such courts is
to enable exceptional procedures to be applied which do not comply
with normal standards of justice. While the Covenant does not prohibit
such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down
clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very
exceptional and take place under conditions which genuinely afford the
full guarantees stipulated in article 14.”22
21 Louis Joinet, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 5 dan 6.
22 HR Committee, General Comment No 13, 1984, paragraf 4. Selama observasi 20 tahun
terakhir, Komite HAM menilai peradilan militer tidak layak untuk mengadili warga sipil.
Kesimpulan serupa diambil oleh Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika. Lihat juga HR