menerobos%20jalan%20buntu

isa campur tangan pada proses peradilan dan peradilan tidak boleh bertindak sebagai
kepanjangan tangan dari eksekutif dalam menghadapi warga negara”. xxxiii
Prinsip No. 2
Penghormatan pada standar-standar hukum internasional
Peradilan militer dalam segala situasi harus menerapkan standar dan prosedur
yang diakui secara internasional sebagai jaminan atas peradilan yang adil (fair
trial), termasuk aturan hukum humaniter internasional.
Pengadilan militer, bila ada, dalam segala situasi harus menghormati prinsip prinsip
hukum international yang berkaitan dengan peradilan yang adil. Hal ini berkaitan
dengan jaminan minimum; bahkan di masa masa krisis, terutama yang berdasarkan
Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pembatasan/derogasi dari
Negara Pihak (State Party) terhadap ketentuan hukum umum seharusnya tidak
“inkonsisten dengan kewajiban lainnya di bawah hukum internasional” atau tidak
melibatkan “diskriminasi yang dilandaskan pada ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama dan asal usul”. Jika Pasal 14 dari Kovenan itu tidak secara eksplisit
memasukkan inti dari hak-hak yang tidak bisa dibatasi (non-derogable rights),
eksistensi peradilan yang efektif menjamin dihormatinya elemen-elemen yang
terkandung dalam kovenan, khususnya isi Pasal 4, sebagaimana Komite HAM
tekankan dalam Komentar Umumnya No 29. xxxiii Tanpa jaminan tersebut, kita bisa
menghadapi penyangkalan keadilan. Penjaminan ini dibuat jelas dengan prinsipprinsip
di bawah ini.
198
Prinsip No 3
Penerapan Hukum Perang
Pada masa krisis, penerapan hukum perang atau rezim khusus tidak boleh
mengurangi jaminan atas peradilan yang adil. Setiap pembatasan “yang
terbatas berdasarkan kekhususan situasi” harus konsisten dengan prinsip
administrasi yang layak untuk keadilan. Secara khusus, pengadilan militer tidak
boleh menggantikan pengadilan umum, sebagai pembatasan dari hukum biasa.
Prinsip baru ini diperkenalkan sebagai landasan dari sesi ke 57 Sub-Komisi,
berdasarkan usul dari Francoise Hampson. Tujuannya adalah agar
mempertimbangkan situasi krisis internal yang muncul setelah bencana alam atau
“darurat umum” berdasarkan pemahaman Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik, ketika hukum perang atau rezim sejenisnya, seperti negara dalam
keadaan bahaya, dideklarasikan. Ini adalah area abu-abu, di mana
derogasi/pengurangan serius bisa dibuat dari jaminan yang berkaitan dengan ‘rule of
law’ akan tetapi pengamanan yang disediakan berdasarkan hukum humaniter