menerobos%20jalan%20buntu

RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN
ADMINISTRASI PERADILAN MELALUI PENGADILAN
MILITER
Oleh Pelapor Khusus Emmanuel Decaux kepada
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan HAM PBB
(UN Doc. E/CN.4/2006/58, 13 Januari 2006, Bahasa Asli dalam Bahasa Prancis)
Prinsip No 1
Pembentukan pengadilan militer berdasarkan konstitusi atau undang-undang
Pengadilan militer, bila ada, bisa dibentuk hanya berdasarkan konstitusi atau
undang undang, harus menghargai prinsip pemisahan kekuatan. Hal ini harus
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan secara umum.
Prinsip dasar independensi pengadilan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun
1985, menyatakan bahwa “Independensi pengadilan harus dijamin oleh negara dan
termaktub dalam konstitusi atau undang undang negara tersebut. Adalah kewajiban
bagi pemerintah dan institusi lainnya untuk menghormati dan memantau independensi
pengadilan” (para.1). Prinsip pemisahan kekuasaan bersamaan dengan keharusan
adanya jaminan tertulis yang tertera di ketentuan hukum dengan hierarki yang
tertinggi, yaitu konstitusi atau undang-undang, untuk menghindari intervensi oleh
eksekutif atau oleh institusi militer dalam administrasi peradilan.
Isu doktrin mengenai legitimasi pengadilan militer tidak akan ditentukan di sini.
Sebagaimana tercantum dalam laporan sebelumnya (E/CN.4/Sub.2/2003/4, para. 71,
E/CN.4/Sub.2/2004/7, para. 11 and E/CN.4/Sub.2/2005/9, para. 11), mengacu pada
laporan Mr. Joinet (E/CN.4/Sub.2/2002/4, para. 29). Persoalan yang mencuat adalah
legalitas pengadilan militer. Dalam hal ini, “pengkonstitusian” pengadilan militer
yang hadir di sejumlah negara tidak selayaknya ditempatkan di luar cakupan
ketentuan hukum umum atau di atas ketetentuan hukum tersebut, atau sebaliknya,
seharusnya memasukannya dalam prinsip supremasi hukum, dimulai dari yang
berkaitan dengan pemisahan kekuasan dan hierarki peraturan hukum. Dalam hal ini,
prinsip pertama tidak terpisahkan dari semua prinsip yang mengikutinya. Penekanan
diarahkan pada keutuhan keadilan. Sebagaimana Mr. Stanislav Chernenko dan Mr.
William Treat katakan di laporan akhir pada Sub-Komisi pada hak peradilan yang adil
(fair trial), pada 1994, “Tribunal yang tidak menggunakan prosedur mekanisme
peradilan yang sudah ditetapkan, seharusnya tidak membuat yang baru untuk
menggantikan yurisdiksi peradilan umum atau peradilan pengadilan” dan “peradilan
harus independen dari cabang eksekutif. Eksekutif dari suatu negara seharusnya tidak
197