menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan, dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya. REKOMENDASI Nº. 9 Prosedur permohonan bantuan di pengadilan biasa 82. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian, prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas harus diselesaikan oleh pengadilan sipil tertinggi. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam proses hukum, terutama selama tahap persidangan. REKOMENDASI Nº. 10 Interpretasi terbatas atas prinsip wajib taat (due obedience) 83. Prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, harus dalam setiap kasus ditelaah oleh pengadilan sipil tertinggi dan untuknya berlaku batasan-batasan berikut: (a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidak membebaskan dirinya dari liabilitas kriminal atas pelanggaran tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan hukuman; 190
(b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasan hierarki mereka dari liabilitas kriminal apabila sang atasan mengetahui atau memiliki alasan utnuk mengetahui bahwa bawahan mereka melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran tersebut, dan apabila sang atasan tidak mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran tersebut atau untuk menahan si pelaku. REKOMENDASI Nº. 11 Conscientious objection (keberatan atas dasar nurani) terhadap wajib militer 84. Status conscientious objector atau orang yang mengajukan keberatan harus ditetapkan di bawah pengawasan sebuah pengadilan sipil yang independen dan tidak-berpihak apabila orang yang mengajukan keberatan tersebut adalah warga sipil. Apabila pengajuan status conscientious objector dilakukan dalam masa menjalani wajib militer, pengajuan tersebut tidak boleh dihukum sebagai tindakan pembangkangan atau desersi tetapi dipertimbangkan berdasarkan prosedur yang sama. REKOMENDASI Nº. 12 Penghapusan kompetensi tribunal militer untuk mengadili anak-anak dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun 85. Anak di bawah umur, yang termasuk dalam kelompok orang-orang lemah, harus dituntut dan diadili dengan peghormatan tinggi terhadap jaminanjaminan yang diberikan dalam Konvensi Hak Anak dan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing 191
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan,<br />
dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya.<br />
REKOMENDASI Nº. 9<br />
Prosedur permohonan bantuan di pengadilan biasa<br />
82. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka<br />
harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian,<br />
prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke<br />
hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas<br />
harus diselesaikan oleh pengadilan sipil tertinggi. Prosedur permohonan<br />
banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal<br />
bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam proses hukum, terutama<br />
selama tahap persidangan.<br />
REKOMENDASI Nº. 10<br />
Interpretasi terbatas atas prinsip wajib taat (due obedience)<br />
83. Prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama<br />
pengadilan militer, harus dalam setiap kasus ditelaah oleh pengadilan sipil<br />
tertinggi dan untuknya berlaku batasan-batasan berikut:<br />
(a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas<br />
sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidak<br />
membebaskan dirinya dari liabilitas kriminal atas pelanggaran<br />
tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat<br />
dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan”<br />
tetapi untuk pengurangan hukuman;<br />
190