menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu

18.04.2013 Views

apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan, dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya. REKOMENDASI Nº. 9 Prosedur permohonan bantuan di pengadilan biasa 82. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian, prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas harus diselesaikan oleh pengadilan sipil tertinggi. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam proses hukum, terutama selama tahap persidangan. REKOMENDASI Nº. 10 Interpretasi terbatas atas prinsip wajib taat (due obedience) 83. Prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, harus dalam setiap kasus ditelaah oleh pengadilan sipil tertinggi dan untuknya berlaku batasan-batasan berikut: (a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidak membebaskan dirinya dari liabilitas kriminal atas pelanggaran tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan hukuman; 190

(b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasan hierarki mereka dari liabilitas kriminal apabila sang atasan mengetahui atau memiliki alasan utnuk mengetahui bahwa bawahan mereka melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran tersebut, dan apabila sang atasan tidak mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran tersebut atau untuk menahan si pelaku. REKOMENDASI Nº. 11 Conscientious objection (keberatan atas dasar nurani) terhadap wajib militer 84. Status conscientious objector atau orang yang mengajukan keberatan harus ditetapkan di bawah pengawasan sebuah pengadilan sipil yang independen dan tidak-berpihak apabila orang yang mengajukan keberatan tersebut adalah warga sipil. Apabila pengajuan status conscientious objector dilakukan dalam masa menjalani wajib militer, pengajuan tersebut tidak boleh dihukum sebagai tindakan pembangkangan atau desersi tetapi dipertimbangkan berdasarkan prosedur yang sama. REKOMENDASI Nº. 12 Penghapusan kompetensi tribunal militer untuk mengadili anak-anak dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun 85. Anak di bawah umur, yang termasuk dalam kelompok orang-orang lemah, harus dituntut dan diadili dengan peghormatan tinggi terhadap jaminanjaminan yang diberikan dalam Konvensi Hak Anak dan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing 191

apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat pembacaan putusan,<br />

dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya.<br />

REKOMENDASI Nº. 9<br />

Prosedur permohonan bantuan di pengadilan biasa<br />

82. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka<br />

harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian,<br />

prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke<br />

hadapan pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas<br />

harus diselesaikan oleh pengadilan sipil tertinggi. Prosedur permohonan<br />

banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal<br />

bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam proses hukum, terutama<br />

selama tahap persidangan.<br />

REKOMENDASI Nº. 10<br />

Interpretasi terbatas atas prinsip wajib taat (due obedience)<br />

83. Prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama<br />

pengadilan militer, harus dalam setiap kasus ditelaah oleh pengadilan sipil<br />

tertinggi dan untuknya berlaku batasan-batasan berikut:<br />

(a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas<br />

sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidak<br />

membebaskan dirinya dari liabilitas kriminal atas pelanggaran<br />

tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat<br />

dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan”<br />

tetapi untuk pengurangan hukuman;<br />

190

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!