menerobos%20jalan%20buntu

More documents

Recommendations

Info

memiliki nuansa praktik persamaan dalam konteks penegakan hukum. Sementara prinsip equal protection of the law (Pasal 26) lebih bermakna bahwa semua orang harus diperlakukan setara/sama oleh suatu produk hukum/legislasi. Sementara itu, perlakuan sama/setara bukan berarti bentuk perlakuannya harus identik. Makna dari prinsip ini adalah suatu perlakuan yang sama harus diterapkan kepada suatu fakta yang polanya sama dan perlakuan yang berbeda harus diterapkan pada suatu fakta yang polanya berbeda. Sistem peradilan yang berlaku untuk mengadili suatu kelompok khusus menimbulkan dua problem. Pertama, akan terjadi diskriminasi bagi seorang personel militer yang diadili oleh suatu tribunal militer bila jaminan prinsip fair trial minim atau tidak terpenuhi. Personel militer sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak asasi yang setara dengan warga sipil lainnya, termasuk bila mereka menjadi tersangka dalam suatu proses peradilan. Kedua, akan terjadi praktik ’pengistimewaan’ atau privilese bagi personel militer di atas jangkauan hukum bila jaminan prinsip independensi, kompetensi, dan imparsialitas sistem peradilan militer ini tidak terpenuhi, di mana akan berujung pada langgengnya praktik impunitas.16 Keduanya ini merupakan cakupan masalah dari ketentuan Pasal 26 ICCPR, yang mengatur soal asas persamaan perlindungan oleh hukum (equal protection of the law), yang secara tekstual berbunyi: 18 “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.” Meski instrumen HAM internasional tidak pernah secara eksplisit melarang suatu sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik terhadapnya terus berkembang dan berbagai badan HAM internasional mengembangkan tafsir terbatas terhadap yuridiksinya. Paling tidak berdasarkan studi yang dibuat oleh para ahli di bawah mandat Komisi HAM PBB, peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks isu hak asasi manusia.17 16 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals, E/CN.4/Sub.2/2003/4, paragraf 64. 17 Studi yang cukup komprehensif dimulai pada tahun 2001, ketika Sub-Komisi Promosi dan Proteksi HAM (Komisi HAM PBB) meminta seorang ahli, Mr. Louis Joinet untuk melakukan studi terhadap evolusi administrasi keadilan lewat tribunal militer, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals, E/CN.4/Sub.2/2002/4, 9 Juli 2002. Studi ini kemudian dikembangkan lagi oleh ahli yang lain, Mr. Emmanuel Decaux hingga tahun 2006. Sebelumnya, sejak tahun 1960-an terdapat tiga studi ahli yang mempelopori kaitan antara
Operasionalisasi sistem peradilan militer juga semakin digugat –baik oleh badanbadan HAM internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik- karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan yang kompeten, imparsial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).18 Sementara itu, di tingkatan target jangka menengah dan pendek, instrumen HAM internasional (dan juga hukum internasional lainnya) ditafsirkan ulang secara progresif untuk meletakkan suatu standar minimum (minimum standard) lingkup dan cakupan yurisdiksi suatu administrasi keadilan berdasarkan peradilan militer. Komunitas ahli terkait isu ini sepakat untuk fokus terhadap dua agenda utama terkait isu peradilan militer dari sudut instrumen HAM internasional.19 Pertama, upaya membatasi yuridiksi peradilan peradilan militer; Kedua, memperkuat jaminan terpenuhinya prinsip fair trial dan independensi peradilan dalam konteks mengintegrasikan sistem peradilan milter ke dalam sistem peradilan umum. Upaya pertama mencakup beberapa fokus agenda seperti: yurisdiksi peradilan militer hanya ditujukan untuk mengadili anggota militer –dan bukan warga sipil- yang melakukan hanya suatu tindak pelanggaran (pidana) militer; penghapusan sistem ini di masa damai dengan memberikan kompetensinya kepada sistem peradilan umum atau suatu sistem peradilan disipliner; dan membatasi sistem ini untuk mengadili para anggota militer yang melakukan kejahatan serius hak asasi manusia, khususnya untuk kejahatan serius di bawah hukum (HAM dan humaniter) internasional. 20 Sementara itu upaya kedua berfokus pada isu: memperkuat secara institusional jaminan independensi dan imparsialitas sistem peradilan militer, memasukkan hakimhakim sipil dalam sistem ini, memperkuat hak dari tersangka dengan memberikan kesempatan baginya untuk bebas menentukan pengacara pembelanya, putusan peradilan militer harus bisa dibanding oleh kekuasaan peradilan sipil yang lebih peradilan militer dengan masalah HAM, yaitu: Equality in the Administration of Justice oleh Mr. Rannat (E/CN.4/Sub.2/296/Rev.1); Implication for Human Rights of Situations Known as States of Siege or Emergency oleh Ms. Questiaux (E/CN.4/Sub.2/1982/15); Human Rights and States of Emergency oleh Mr. Despouy (E/CN.4/Sub.2/1985/19). 18 Human Rights Committee, General Comment No. 13 (Administration of Justice), 1984, paragraf 4. 19 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals, E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003 paragraf 72. 20 Inisiatif ini dimulai oleh Komisi HAM PBB dengan studi-studi yang dilakukan oleh Louis Joinet, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals, E/CN.4/Sub.2/2002/4, kemudian dilanjutkan lagi oleh ahli lainnya, Emmanuel Decaux mulai tahun 2003 hingga 2006 (E/CN.4/Sub.2/2003/4, E/CN.4/Sub.2/2004/7, E/CN.4/Sub.2/2005/9, dan E/CN.4/Sub.2/2006/58). 19
Page 1 and 2: MENEROBOS JALAN BUNTU KAJIAN TERHAD
Page 3 and 4: SEKAPUR SIRIH KontraS (Komisi untuk
Page 5 and 6: Buku hasil kajian tentang Peradilan
Page 7 and 8: f. Melanggar Prinsip Peradilan yang
Page 9 and 10: menghargai dan melindungi HAM. Hal
Page 11 and 12: Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Inte
Page 13 and 14: Perubahan atas peradilan militer in
Page 15 and 16: prinsip internasional. Bab keempat,
Page 17: Sistem peradilan militer tidak diat
Page 21 and 22: Ketentuan ini juga ditegaskan oleh
Page 23 and 24: wajib militer berdasarkan suatu key
Page 25 and 26: “Any person against whom proceedi
Page 27 and 28: internasional -baik di tingkat inte
Page 29 and 30: Di luar dua isu di atas; pelanggara
Page 31 and 32: Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tenta
Page 33 and 34: Kewenangan konstitusional negara un
Page 35 and 36: preventif berulangnya pelanggaran H
Page 37 and 38: BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA
Page 39 and 40: Aturan hukum terkait dengan militer
Page 41 and 42: Dalam sumber hukum sebagaimana yang
Page 43 and 44: umumnya menangani baik perkara perd
Page 45 and 46: Pengadilan militer model ini bertah
Page 47 and 48: acara pidana dan hukum acara gugata
Page 49 and 50: pidana yang dilakukan sipil dan mil
Page 51 and 52: Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
Page 53 and 54: Berdasarkan kompentensi subjektifny
Page 55 and 56: dan keamanan negara. Sesungguhnya a
Page 57 and 58: g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
Page 59 and 60: g. menentukan perkara untuk diseles
Page 61 and 62: Menghukum yang bersangkutan dengan
Page 63 and 64: hukum berdasarkan ketentuan peratur
Page 65 and 66: orang menjadi korban dalam penculik
Page 67 and 68: pernah ada rekonstruksi yang dilaku
Page 69 and 70:
PPRM bertujuan untuk menghalau luas
Page 71 and 72:
“Saya mempertanyakan peradilan mi
Page 73 and 74:
tahu. Jadi kami memang benar - bena
Page 75 and 76:
ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
Page 77 and 78:
Sampai pada awal tahun 2007, proses
Page 79 and 80:
Pembacaan putusan itu disampaikan K
Page 81 and 82:
IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
Page 83 and 84:
Marpaung Panahatan, seorang sipil,
Page 85 and 86:
menyalahi prinsip asas imparsialita
Page 87 and 88:
ahwa tersangka yang bersalah tidak
Page 89 and 90:
oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
Page 91 and 92:
RI terkait kendala dalam RUU peruba
Page 93 and 94:
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
Page 95 and 96:
Perdebatan lain yang muncul adalah
Page 97 and 98:
V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
Page 99 and 100:
Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
Page 101 and 102:
Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
Page 103 and 104:
6. Panja menyepakati penggunaan ist
Page 105 and 106:
terbalik dari kondisi ini ialah jik
Page 107 and 108:
BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
Page 109 and 110:
Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
Page 111 and 112:
PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
Page 113 and 114:
Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
Page 115 and 116:
Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
Page 117 and 118:
awah hukum internasional) adalah pr
Page 119 and 120:
dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
Page 121 and 122:
MILITER DAN EVOLUSINYA ............
Page 123 and 124:
Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
Page 125 and 126:
(b) Kecenderungan untuk memperluas
Page 127 and 128:
6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
Page 129 and 130:
Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
Page 131 and 132:
dari pengadilan semacam itu menuju
Page 133 and 134:
warga sipil, undang‐undang intern
Page 135 and 136:
Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
Page 137 and 138:
(b) Yang tidak dicakup oleh traktat
Page 139 and 140:
pengadilan sipil yang memiliki komp
Page 141 and 142:
B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
Page 143 and 144:
kompetensi kepada pengadilan nasion
Page 145 and 146:
33. Di banyak negara, para korban t
Page 147 and 148:
atasan mengetahui atau memiliki ala
Page 149 and 150:
xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
Page 151 and 152:
ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
Page 153 and 154:
I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
Page 155 and 156:
seminar pakar semacam itu, dengan m
Page 157 and 158:
7. Perkembangan “keadilan militer
Page 159 and 160:
pengintegrasian pengecualian itu ke
Page 161 and 162:
16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
Page 163 and 164:
(contoh naik banding yang dikirimka
Page 165 and 166:
1. Pembedaan antara masa perang dan
Page 167 and 168:
2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
Page 169 and 170:
diperkenankan adanya pengurangan, d
Page 171 and 172:
39. Setidaknya, seperti dinyatakan
Page 173 and 174:
seluruh atau sebagian anggota penga
Page 175 and 176:
48. Prinsip-prinsip ini secara jela
Page 177 and 178:
(di mana pada tahun 1996 mempertany
Page 179 and 180:
B. Organisasi pengadilan militer 57
Page 181 and 182:
kriminal biasa. Review konstitusion
Page 183 and 184:
hadapan pengadilan militer serta se
Page 185 and 186:
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
Page 187 and 188:
REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
Page 189 and 190:
REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
Page 191 and 192:
(b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
Page 193 and 194:
Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
Page 195 and 196:
Juga menegaskan bahwa setiap orang
Page 197 and 198:
RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
Page 199 and 200:
internasional tidak diterapkan. Seb
Page 201 and 202:
kondisi yang mendasarinya harus men
Page 203 and 204:
Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
Page 205 and 206:
orang yang diadili atas pelanggaran
Page 207 and 208:
Prinsip No 11 Rezim penjara militer
Page 209 and 210:
dari investigasi awal hingga ke pen
Page 211 and 212:
pengadilan, serta harus dijamin sem
Page 213 and 214:
(c) Memiliki akses pada pemulihan y
Page 215 and 216:
Hukum internasional menerapkan atur
Page 217 and 218:
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
Page 219 and 220:
kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
Page 221 and 222:
Kronik Perkembangan Peradilan Milit
Page 223 and 224:
2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
Page 225 and 226:
2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
Page 227 and 228:
akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
Page 229 and 230:
penting untuk melakukan evaluasi ek
Page 231 and 232:
undang ini [pada bulan September 20
Page 233 and 234:
3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
Page 235 and 236:
umum. Di negara-negara demokrasi, t
Page 237 and 238:
Lebih dari itu, segala kemajuan ref
Page 239 and 240:
akyat dalam konteks perang gerilya
Page 241 and 242:
terdakwa tersebut. Oleh karena itu
Page 243 and 244:
Pemerintah agar memberikan hak atas
Page 245 and 246:
1. Bahwa peristiwa penembakan terha
Page 247 and 248:
1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
Page 249 and 250:
9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
Page 251 and 252:
Delapan Tahun Tragedi 28 September
Page 253 and 254:
Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
Page 255 and 256:
Demikian hal ini disampaikan Terima
Page 257 and 258:
Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
Page 259 and 260:
keamanan di Indonesia. Karena bagai
Page 261 and 262:
penegakan HAM dan demokrasi pemerin
Page 263 and 264:
sikap yang jelas terhadap tindak la
Page 265 and 266:
Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
Page 267 and 268:
pada masa darurat militer, serta pe
Page 269 and 270:
KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
Page 271 and 272:
Kami menyambut baik janji Pangdam V
Page 273 and 274:
Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
Page 275 and 276:
keamanan. Dengan demikian seolah-ol
Page 277 and 278:
2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
Page 279 and 280:
A. Pengaturan kewenangan peradilan
Page 281 and 282:
Adanya pembenaran moralitas dan huk
Page 283 and 284:
pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
Page 285:
• Dibentuknya peradilan khusus ba
show all

menerobos%20jalan%20buntu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?