menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu

18.04.2013 Views

(f) Penguatan hak-hak pembelaan dan kehadiran pengacara yang dipilih secara bebas oleh terdakwa; (g) Pengalihan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding menyangkut legalitas, yang semakin dipastikan oleh Mahkamah Agung Biasa; (h) Batasan yang semakin sering terhadap persidangan, oleh pengadilan militer, atas anggota angkatan bersenjata yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran semacam itu merupakan kejahatan berat di bawah undang-undang internasional; (i) Adaptasi pengadilan militer terhadap perkembangan terbaru dalam undangundang kriminal internasional, terutama penetapan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). 73. Perkembangan yang disebut di atas membawa saya untuk mengajukan rekomendasi yang telah direvisi di bawah ini, dengan maksud memperbaiki peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi dari, dan pengamanan prosedural untuk, yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan konkret ini memiliki kelebihan bahwa mereka dapat dipertimbangkan terlepas dari tipe, komposisi atau kompetensi pengadilan militer yang dibicarakan, dan mereka tidak menghakimi terlebih dahulu kesimpulan debat mengenai prinsip keberadaan pengadilan militer, baik dalam masa damai atau masa perang. 186

REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kompetensi pengadilan militer dalam mengadili warga sipil 74. Ketika keberadaan mereka disahkan oleh konstitusi atau undang-undang, pengadilan militer, pada prinsipnya, tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil, dan kompetensi mereka harus dibatasi terhadap personel militer dan orang-orang yang diperlakukan sebagai personel militer. REKOMENDASI Nº. 2 Persidangan atas orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia 75. Dalam kondisi apapun, kompetensi pengadilan militer harus dihapuskan dan diganti dengan kompetensi pengadilan biasa dalam mengadili orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan seterusnya. REKOMENDASI Nº. 3 Batasan terhadap kerahasiaan militer 76. Aturan-aturan yang memungkinkan pengajuan kerahasiaan informasi militer tidak boleh diselewengkan dari tujuan aslinya untuk maksud menghambat jalannya keadilan. Kerahasiaan militer dapat saja diajukan, di bawah pengawasan badan-badan monitoring independen, ketika hal tersebut diperlukan untuk melindungi informasi yang terkait dengan intelijen 187

(f) Penguatan hak-hak pembelaan dan kehadiran pengacara yang dipilih secara<br />

bebas oleh terdakwa;<br />

(g) Pengalihan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding<br />

menyangkut legalitas, yang semakin dipastikan oleh Mahkamah Agung Biasa;<br />

(h) Batasan yang semakin sering terhadap persidangan, oleh pengadilan militer,<br />

atas anggota angkatan bersenjata yang dituduh melakukan pelanggaran berat<br />

hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran semacam itu merupakan<br />

kejahatan berat di bawah undang-undang internasional;<br />

(i) Adaptasi pengadilan militer terhadap perkembangan terbaru dalam undangundang<br />

kriminal internasional, terutama penetapan Pengadilan Kriminal<br />

Internasional (International Criminal Court).<br />

73. Perkembangan yang disebut di atas membawa saya untuk mengajukan<br />

rekomendasi yang telah direvisi di bawah ini, dengan maksud memperbaiki<br />

peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi dari, dan pengamanan<br />

prosedural untuk, yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan konkret ini<br />

memiliki kelebihan bahwa mereka dapat dipertimbangkan terlepas dari tipe,<br />

komposisi atau kompetensi pengadilan militer yang dibicarakan, dan mereka<br />

tidak menghakimi terlebih dahulu kesimpulan debat mengenai prinsip<br />

keberadaan pengadilan militer, baik dalam masa damai atau masa perang.<br />

186

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!