menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
(f) Penguatan hak-hak pembelaan dan kehadiran pengacara yang dipilih secara bebas oleh terdakwa; (g) Pengalihan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding menyangkut legalitas, yang semakin dipastikan oleh Mahkamah Agung Biasa; (h) Batasan yang semakin sering terhadap persidangan, oleh pengadilan militer, atas anggota angkatan bersenjata yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran semacam itu merupakan kejahatan berat di bawah undang-undang internasional; (i) Adaptasi pengadilan militer terhadap perkembangan terbaru dalam undangundang kriminal internasional, terutama penetapan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). 73. Perkembangan yang disebut di atas membawa saya untuk mengajukan rekomendasi yang telah direvisi di bawah ini, dengan maksud memperbaiki peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi dari, dan pengamanan prosedural untuk, yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan konkret ini memiliki kelebihan bahwa mereka dapat dipertimbangkan terlepas dari tipe, komposisi atau kompetensi pengadilan militer yang dibicarakan, dan mereka tidak menghakimi terlebih dahulu kesimpulan debat mengenai prinsip keberadaan pengadilan militer, baik dalam masa damai atau masa perang. 186
REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kompetensi pengadilan militer dalam mengadili warga sipil 74. Ketika keberadaan mereka disahkan oleh konstitusi atau undang-undang, pengadilan militer, pada prinsipnya, tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil, dan kompetensi mereka harus dibatasi terhadap personel militer dan orang-orang yang diperlakukan sebagai personel militer. REKOMENDASI Nº. 2 Persidangan atas orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia 75. Dalam kondisi apapun, kompetensi pengadilan militer harus dihapuskan dan diganti dengan kompetensi pengadilan biasa dalam mengadili orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan seterusnya. REKOMENDASI Nº. 3 Batasan terhadap kerahasiaan militer 76. Aturan-aturan yang memungkinkan pengajuan kerahasiaan informasi militer tidak boleh diselewengkan dari tujuan aslinya untuk maksud menghambat jalannya keadilan. Kerahasiaan militer dapat saja diajukan, di bawah pengawasan badan-badan monitoring independen, ketika hal tersebut diperlukan untuk melindungi informasi yang terkait dengan intelijen 187
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
(f) Penguatan hak-hak pembelaan dan kehadiran pengacara yang dipilih secara<br />
bebas oleh terdakwa;<br />
(g) Pengalihan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding<br />
menyangkut legalitas, yang semakin dipastikan oleh Mahkamah Agung Biasa;<br />
(h) Batasan yang semakin sering terhadap persidangan, oleh pengadilan militer,<br />
atas anggota angkatan bersenjata yang dituduh melakukan pelanggaran berat<br />
hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran semacam itu merupakan<br />
kejahatan berat di bawah undang-undang internasional;<br />
(i) Adaptasi pengadilan militer terhadap perkembangan terbaru dalam undangundang<br />
kriminal internasional, terutama penetapan Pengadilan Kriminal<br />
Internasional (International Criminal Court).<br />
73. Perkembangan yang disebut di atas membawa saya untuk mengajukan<br />
rekomendasi yang telah direvisi di bawah ini, dengan maksud memperbaiki<br />
peraturan-peraturan yang mengatur kompetensi dari, dan pengamanan<br />
prosedural untuk, yurisdiksi semacam itu. Perbaikan-perbaikan konkret ini<br />
memiliki kelebihan bahwa mereka dapat dipertimbangkan terlepas dari tipe,<br />
komposisi atau kompetensi pengadilan militer yang dibicarakan, dan mereka<br />
tidak menghakimi terlebih dahulu kesimpulan debat mengenai prinsip<br />
keberadaan pengadilan militer, baik dalam masa damai atau masa perang.<br />
186