menerobos%20jalan%20buntu

“(c) Proses peradilan tidak (dulu atau sekarang) dijalankan secara independen atau
tidak berpihak, dan (dulu atau sekarang) dijalankan dengan tata cara yang, dalam
kondisi tersebut menjadi tidak konsisten dengan tujuan semula untuk membawa orang
terkait ke hadapan keadilan.”
68. Dengan maksud memastikan penerapan prinsip pelengkap yang dinyatakan dalam
pasal 17 paragraf 1, penting artinya untuk menjamin kepatuhan atas “prinsip-prinsip
due process seperti yang diakui oleh undang-undang internasional”. Anehnya, Statuta
Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional hanya menyatakan serangkaian
hipotesa, dengan asumsi awal bahwa negara “tidak berkeinginan” menangani
tindakan kriminal tersebut, tetapi tidak untuk situasi sebaliknya, di mana hak-hak
pembelaan secara terang-terangan tidak dipatuhi oleh pengadilan nasional.
69. Dalam kerangka undang-undang nasional, harus pula dilihat bahwa draf revisi
undang-undang “yurisdiksi universal” Belgia tahun 1993 membatasi kemungkinan
mendaftarkan pengaduan ke dalam dua persyaratan: apabila ada faktor yang jelas
mengaitkan dengan Belgia dan apabila pelaku yang didakwa melakukan pelanggaran
adalah warga sebuah negara yang tidak mengkategorikan tindakan yang dilaporkan
sebagai sebuah pelanggaran atau tidak menjamin persidangan yang adil.
70. Secara lebih umum, konsep “persidangan yang adil” adalah dasar bagi
implementasi efektif atas prinsip non bis in idem dan atas kemulusan fungsi perjanjian
ekstradisi. Penetapan standar internasional, regional dan nasional, yang mana laporan
ini ingin turut berkontribusi di dalamnya, karenanya menjadi teramat penting
berkaitan dengan administrasi peradilan melalui tribunal militer.
184