menerobos%20jalan%20buntu

memiliki nuansa praktik persamaan dalam konteks penegakan hukum. Sementara
prinsip equal protection of the law (Pasal 26) lebih bermakna bahwa semua orang
harus diperlakukan setara/sama oleh suatu produk hukum/legislasi. Sementara itu,
perlakuan sama/setara bukan berarti bentuk perlakuannya harus identik. Makna dari
prinsip ini adalah suatu perlakuan yang sama harus diterapkan kepada suatu fakta
yang polanya sama dan perlakuan yang berbeda harus diterapkan pada suatu fakta
yang polanya berbeda.
Sistem peradilan yang berlaku untuk mengadili suatu kelompok khusus menimbulkan
dua problem. Pertama, akan terjadi diskriminasi bagi seorang personel militer yang
diadili oleh suatu tribunal militer bila jaminan prinsip fair trial minim atau tidak
terpenuhi. Personel militer sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak asasi yang
setara dengan warga sipil lainnya, termasuk bila mereka menjadi tersangka dalam
suatu proses peradilan. Kedua, akan terjadi praktik ’pengistimewaan’ atau privilese
bagi personel militer di atas jangkauan hukum bila jaminan prinsip independensi,
kompetensi, dan imparsialitas sistem peradilan militer ini tidak terpenuhi, di mana
akan berujung pada langgengnya praktik impunitas.16 Keduanya ini merupakan
cakupan masalah dari ketentuan Pasal 26 ICCPR, yang mengatur soal asas persamaan
perlindungan oleh hukum (equal protection of the law), yang secara tekstual berbunyi:
18
“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini
hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan
yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar
apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau
status lain.”
Meski instrumen HAM internasional tidak pernah secara eksplisit melarang suatu
sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik terhadapnya terus berkembang dan
berbagai badan HAM internasional mengembangkan tafsir terbatas terhadap
yuridiksinya. Paling tidak berdasarkan studi yang dibuat oleh para ahli di bawah
mandat Komisi HAM PBB, peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks
isu hak asasi manusia.17
16
Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2003/4, paragraf 64.
17
Studi yang cukup komprehensif dimulai pada tahun 2001, ketika Sub-Komisi Promosi dan
Proteksi HAM (Komisi HAM PBB) meminta seorang ahli, Mr. Louis Joinet untuk melakukan
studi terhadap evolusi administrasi keadilan lewat tribunal militer, Issue of the Administration
of Justice Through Military Tribunals, E/CN.4/Sub.2/2002/4, 9 Juli 2002. Studi ini kemudian
dikembangkan lagi oleh ahli yang lain, Mr. Emmanuel Decaux hingga tahun 2006.
Sebelumnya, sejak tahun 1960-an terdapat tiga studi ahli yang mempelopori kaitan antara