menerobos%20jalan%20buntu

atas penentuan keputusan oleh sebuah pengadilan yang tidak berpihak yang
ditetapkan sesuai undang-undang”.
51. Apabila ketiadaan rujukan eksplisit undang-undang internasional hak asasi
manusia dalam paragraf pertama perlu disesalkan, maka isi dari undang-undang ini
dicakup secara penuh pada paragraf kedua: “hak atas penentuan keputusan oleh
sebuah tribunal yang tidak berpihak yang ditetapkan sesuai undang-undang”. Dalam
hal ini, cakupan kedua perjanjian tersebut mengecualikan pengadilan yang
“tergantung” pada lembaga eksekutif, terutama pengadilan khusus.
2. Kompatibilitas dengan prinsip-prinsip peraturan undang-undang
52. Mahkamah Agung tertentu telah menetapkan bahwa keberadaan pengadilan
militer itu sendiri tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan
cenderung mendukung penghapusan pengadilan militer secara menyeluruh.
Mahkamah Agung lain, sebaliknya, masih menentukan apakah organisasi dan operasi
pengadilan militer memberikan jaminan pokok yang diperlukan.
53. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan mempertimbangkan dalam
putusannya tanggal 1 Maret 2001 bahwa pengadilan militer adalah tidak
konstitusional karena merupakan pelanggaran hak personel militer atas kesetaraan di
hadapan pengadilan. Banyak negara seperti Austria, Denmark, Prancis, Jerman,
Guinea, Jepang, Belanda, Norwegia, Senegal dan Swedia, telah menghapuskan
seluruh pengadilan militer di masa damai, baik secara menyeluruh maupun dengan
mengijinkan beberapa pengecualian. Serupa dengan hal tersebut, sejumlah negara di
mana demokrasi kembali ditetapkan telah memutuskan untuk menghapuskan
pengadilan militer. Hungaria menghapuskan pengadilan semacam itu pada tahun
1991, Republik Cekoslowakia di tahun 1993 (Undang-Undang No 284/1993), Kroasia
176