menerobos%20jalan%20buntu

48. Prinsip-prinsip ini secara jelas mengimplikasikan bahwa pengadilan militer atau
pengadilan khusus lainnya tidak dapat dibentuk melalui putusan lembaga eksekutif
atau oleh kewenangan militer semata.
49. Menurut pasal I, bagian 8 Konstitusi Amerika, Kongres memiliki kekuasaan
“untuk membentuk pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Pasal III
bagian 1 menyatakan bahwa “kekuasaan hukum di Amerika akan diberikan kepada
satu Mahkamah Agung dan pada pengadilan di bawahnya yang mungkin
diperintahkan dan ditetapkan oleh Kongres (…)”. Dengan mempertimbangkan
pernyataan-pernyataan tersebut, haruslah dipertanyakan dekrit militer yang ditanda
tangani oleh Presiden Amerika Serikat tanggal 13 November 2001 yang berjudul
“Perintah Militer mengenai Penahanan, Perlakuan dan Persidangan atas Non-Warga
Negara Tertentu dalam Perang Melawan Terorisme”. Perintah tersebut memberikan
dasar bagi pembentukan komisi-komisi militer khusus untuk mengadili warga negara
asing yang terkait dengan “organisasi yang dikenal dengan nama Al-Qaeda” atau
mereka yang dicurigai melakukan kegiatan terorisme. Menteri Pertahanan sendiri
menandatangani, pada tanggal 21 Maret 2002, Perintah Komisi Militer No 1
mengenai organisasi semacam “Komisi militer”.
50. Patut dicatat bahwa dalam dua perjanjian yang ditandatangai oleh Amerika
Serikat dan Uni Eropa mengenai ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, dua
paragraf berikut terkandung dalam pembukaan:
“Memberikan penghormatan yang seharusnya kepada hak-hak individu dan peraturan
undang-undang,
“Mempertimbangkan jaminan di bawah sistem peradilan masing-masing yang
melindungi hak atas persidangan yang adil bagi orang yang diekstradisi, termasuk hak
175