menerobos%20jalan%20buntu

seluruh atau sebagian anggota pengadilan tersebut, yurisdiksi mereka harus dibatasi
hanya pada pelanggaran militer khusus yang dilakukan oleh personel militer, dengan
pengecualian pada pelanggaran hak asasi manusia, yang tercakup di bawah yurisdiksi
pengadilan domestik biasa atau, apabila sesuai, dalam kasus kejahatan berat di bawah
undang-undang internasional, di bawah yurisdiksi sebuah pengadilan kriminal
internasional.”
II. JAMINAN PERSIDANGAN YANG ADIL
45. Apabila diterima bahwa pengadilan militer merupakan, dalam lingkup khusus
kompetensi mereka, “sebuah bagian integral dari sistem peradilan umum”, maka
penting artinya untuk menegaskan seluruh konsekuensi yang berkaitan dengan status,
organisasi dan operasi pengadilan tersebut.
A. Legalitas pengadilan militer
1. Penetapan pengadilan militer oleh konstitusi atau undang-undang
46. Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Kemandirian Lembaga Hukum, yang diadopsi
tahun 1985, menegaskan bahwa “kemandirian lembaga hukum dijamin oleh negara
dan dilindungi dalam konstitusi atau undang-undang negara. Adalah tugas dari
seluruh institusi pemerintah dan institusi lain untuk menghormati dan mematuhi
kemandirian lembaga hukum” (paragraf 1). Prinsip pemisahan kekuasaan sejalan
dengan persyaratan jaminan berdasarkan hukum yang diberikan pada tingkatan
tertinggi dalam hirarki norma, oleh konstitusi atau undang-undang. Lebih jauh lagi,
“setiap orang memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan atau pengadilan biasa
dengan menerapkan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pengadilan yang tidak
menerapkan prosedur tindakan hukum yang seharusnya tidak boleh diciptakan untuk
173