menerobos%20jalan%20buntu

“Orang-orang yang didakwa bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang
merupakan pelanggaran berupa penghilangan paksa hanya boleh diadili pada
yurisdiksi undang-undang biasa yang kompeten di tiap negara, dengan pengecualian
yurisdiksi khusus lainnya, terutama yurisdiksi militer.
“Tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan penghilangan paksa tidak boleh
dinyatakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas militer.”
43. Cakupan prinsip ini telah digeneralisasi dalam draf Prinsip-prinsip dan Panduan
Dasar mengenai hak atas Remedy dan Reparasi bagi Para Korban Pelanggaran Hak
Asasi Manusia dan Undang-Undang Kemanusiaan Internasional yang, dalam
prinsipnya No 25 (i) merujuk kepada:
“Mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara:
172
[…]
“(ii) Membatasi yurisdiksi pengadilan militer hanya pada pelanggaran militer
khusus yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata”.
44. Serupa dengan hal tersebut, Serangkaian Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan dan
Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas
(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II) memiliki prinsip No 31, yang berjudul
“Pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan militer”, yang menyatakan sebagai
berikut:
“Dengan maksud mencegah pengadilan militer, pada negara-negara di mana
pengadilan semacam itu belum dihapuskan, membantu memberikan impunitas
dikarenakan kurangnya kemandirian akibat dari rantai komando yang melingkupi