menerobos%20jalan%20buntu

39. Setidaknya, seperti dinyatakan dalam rekomendasi No R (87) 8 dari Committee of
Ministers of the Council of Europe mengenai prosedur untuk pengakuan atas status
seorang conscientious objector:
“5. Pertimbangan terhadap permohonan tersebut harus mengandung seluruh jaminan
yang dibutuhkan untuk persidangan yang adil;
“6. Pemohon harus mampu mengajukan naik banding pada putusan pertama;
“7. Lembaga naik-banding tersebut haruslah terpisah dari administrasi militer dan
komposisinya harus menjamin kemandirian lembaga tersebut.”
2. Pelanggaran hak asasi manusia
40. Berkaitan dengan definisi dari sebuah pelanggaran yang bersifat murni militer,
pemikiran bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diadili di hadapan
pengadilan militer sekarang ini semakin diterima, seolah-olah ada semacam distorsi
dengan mana personel militer kehilangan pengecualian mereka dari yurisdiksi
sehingga hak-hak para korban dapat dipertimbangkan secara penuh.
41. Pasal 16 paragraf 2 Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang Dari Penghilangan
Paksa, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya No 47/133 tanggal
18 Desember 1992, menyatakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas
penghilangan paksa “hanya boleh diadili oleh pengadilan biasa yang kompeten di tiap
negara, dan bukan oleh pengadilan khusus lainnya yang manapun, terutama
pengadilan militer”.
42. Prinsip ini disuarakan dalam Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 mengenai
Penghilangan Orang Secara Paksa, Pasal IX, yang menyatakan bahwa:
171