menerobos%20jalan%20buntu

1996 antara Amerika Serikat dan Prancis; Pasal 5 dari perjanjian tersebut, yang
ditujukan bagi pelanggaran militer, menyatakan bahwa ekstradisi tidak akan diberikan
apabila pelanggaran yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi merupakan
pelanggaran militer semata.
37. Pada tingkatan domestik, sebuah studi undang-undang komparatif terhadap
peraturan-peraturan keadilan militer yang berbeda akan sangat berguna, terlepas dari
apakah peraturan tersebut diterapkan oleh sebuah pengadilan biasa maupun
khusus. Terutama, konsep “pelanggaran (atau kejahatan) militer” harus didefinisikan
dengan memperhatikan agar definisi tersebut tidak memberikan dampak bagi warga
sipil tanpa pembenaran, dan harus dibuat perbedaan antara pelanggaran kriminal
militer stricto sensu dan pelanggaran atau perilaku buruk disipliner.
38. Sebaliknya, pelanggaran tertentu justru harus dikecualikan dari yurisdiksi
militer. Ini berlaku dalam perkara conscientious objection (keberatan atas dasar
nurani) sejauh, dalam resolusinya No 1998/77, Komisi Hak Asasi Manusia mengajak
negara-negara untuk menetapkan badan-badan pengambil-keputusan yang independen
dan tidak-berpihak dengan tugas menentukan apakah sebuah conscientious objection
benar-benar diyakini oleh orang yang mengajukan. Berdasarkan definisinya,
pengadilan militer akan menjadi hakim sekaligus pihak terkait dalam kasus semacam
itu. Conscientious objector (orang yang mengajukan keberatan) adalah warga sipil,
yang harus berada di bawah proses hukum sipil. Ketika hak atas conscientious
objection, yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berpikir,
berkeyakinan dan beragama seperti yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, tidak diakui oleh undang-undang, maka conscientious objector
diperlakukan sebagai seorang diserter dan peraturan kriminal militer diberlakukan.
170