menerobos%20jalan%20buntu

Sistem peradilan militer tidak diatur khusus oleh Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)12 atau
instrumen HAM pokok internasional lainnya. Pasal 14 ICCPR yang mengatur soal
administrasi peradilan (administration of justice) hanya mengatur prinsip-prinsip
penting suatu peradilan, khususnya soal prinsip independensi institusi peradilan dan
jaminan fair trial bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.13
Uniknya Pasal 14 ICCPR ini merupakan pasal terpanjang (ada 7 sub-pasal) dengan
ketentuan yang lumayan rinci. Pasal ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip
independensi dan fair trial, namun juga serangkaian hak-hak (jaminan) prosedural
individu dalam suatu tata peradilan yang memiliki variasi sistem beragam. Sementara
itu, Deklarasi Universal HAM 1948 Pasal 10 hanya menegaskan jaminan
terpenuhinya prinsip fair trial, independensi, dan imparsialitas peradilan. Secara
tekstual tidak ada satupun ketentuan yang eksplisit membahas peradilan militer.
Meskipun kalau tafsir ketentuan Pasal 14 ICCPR dikombinasikan dengan Pasal 2(1)
ICCPR akan melahirkan suatu pertanyaan yang bisa menggugat keberadaan praktik
peradilan militer menyangkut asas non-diskriminatif.14 Tafsir kombinasi pasal-pasal
ICCPR ini secara implisit tidak membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok
khusus berdasarkan suatu perbedaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau
status lainnya. Dalam konteks tertentu, tafsir yang sama juga bisa terjadi jika Pasal 14
ini dikombinasikan dengan Pasal 26 ICCPR tentang prinsip persamaan perlindungan
oleh hukum (equal protection of law).15 Prinsip equality before the law [Pasal 14(1)]
12 ICCPR diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966 dan
mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Indonesia diakui menjadi Negara Pihak dari ICCP pada 23
Februari 2006.
13 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd
Revised Edition, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 306. Ketentuan Pasal 14 ICCPR ini
paralel dengan instrumen HAM (berlaku secara) regional yang ada: Pasal 8 Konvensi Hak
Asasi Manusia Amerika (American Convention on Human Rights); Pasal 6 Konvensi Hak
Asasi Manusia Eropa (European Convention on Human Rights), dan Pasal 7 Piagam Afrika
tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (African Charter on Human and Peoples’ Rights).
Ketiga instrumen HAM regional tersebut juga tidak memiliki referensi eksplisit soal peradilan
militer.
14 Pasal 2(1) ICCPR menyatakan: “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk
menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang
berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.
15 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd
Revised Edition, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 606. Evolusi tafsir dari instrumen
HAM, khususnya ICCPR menunjukkan bahwa praktik peradilan militer yang ada, umumnya
sulit untuk memenuhi prinsip equal protection of law, entah itu di satu sisi merugikan si
tersangka/terdakwa (unfair trial) atau di lain sisi merugikan korban (impunity).
17