menerobos%20jalan%20buntu

diperkenankan adanya pengurangan, dalam prinsip non-diskriminasi, dalam keadaan
apapun. Jaminan persidangan yang adil di hadapan sebuah pengadilan yang
independen dan tidak-berpihak tidak dapat dipertanyakan. Legislasi darurat harus
diproyeksikan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terutama legislasi yang diadopsi
untuk merespon terhadap ancaman terorisme. Pertanyaan penting ini merupakan
pokok dari laporan Ms. Koufa, Special Rapporteur.
C. Yurisdiksi ratione materiae
1. Pelanggaran kriminal militer
35. Kesulitan pertama sehubungan dengan perihal yurisdiksi pengadilan militer
adalah mendefinisikan konsep “pelanggaran militer”. Pertanyaan ini tidak hanya
muncul pada tingkatan domestik, karena konsep tersebut juga berada di bawah
perjanjian- perjanjian internasional, misalnya perjanjian ekstradisi.
36. Demikianlah halnya dengan Treaty on International Procedural Laws yang
diadopsi di Montevideo tahun 1940, sebuah perjanjian Organisasi Negara-Negara
Amerika (OAS), yang merujuk terutama pada pelanggaran militer, dengan
pengecualian mereka yang tercakup dalam cakupan undang-undang biasa (Pasal 20),
atau Konvensi Europa mengenai Ekstradisi tahun 1957, Pasal 4, yang ditujukan bagi
“pelanggaran di bawah undang-undang militer” dan menyatakan bahwa “ekstradisi
untuk pelanggaran di bawah undang-undang militer yang bukan merupakan
pelanggaran di bawah undang-undang kriminal biasa dikecualikan dari penerapan
konvensi ini”.
Hal yang sama berlaku dalam Model Perjanjian mengenai Ekstradisi milik PBB
(Pasal 3 (c)). Dalam ketiga kasus tersebut, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk
mengecualikan ekstradisi. Pada tingkatan bilateral, terdapat Perjanjian Ekstradisi
169