- Page 1 and 2:
MENEROBOS JALAN BUNTU KAJIAN TERHAD
- Page 3 and 4:
SEKAPUR SIRIH KontraS (Komisi untuk
- Page 5 and 6:
Buku hasil kajian tentang Peradilan
- Page 7 and 8:
f. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 9 and 10:
menghargai dan melindungi HAM. Hal
- Page 11 and 12:
Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Inte
- Page 13 and 14:
Perubahan atas peradilan militer in
- Page 15 and 16:
prinsip internasional. Bab keempat,
- Page 17 and 18:
Sistem peradilan militer tidak diat
- Page 19 and 20:
Operasionalisasi sistem peradilan m
- Page 21 and 22:
Ketentuan ini juga ditegaskan oleh
- Page 23 and 24:
wajib militer berdasarkan suatu key
- Page 25 and 26:
“Any person against whom proceedi
- Page 27 and 28:
internasional -baik di tingkat inte
- Page 29 and 30:
Di luar dua isu di atas; pelanggara
- Page 31 and 32:
Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tenta
- Page 33 and 34:
Kewenangan konstitusional negara un
- Page 35 and 36:
preventif berulangnya pelanggaran H
- Page 37 and 38:
BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA
- Page 39 and 40:
Aturan hukum terkait dengan militer
- Page 41 and 42:
Dalam sumber hukum sebagaimana yang
- Page 43 and 44:
umumnya menangani baik perkara perd
- Page 45 and 46:
Pengadilan militer model ini bertah
- Page 47 and 48:
acara pidana dan hukum acara gugata
- Page 49 and 50:
pidana yang dilakukan sipil dan mil
- Page 51 and 52:
Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
- Page 53 and 54:
Berdasarkan kompentensi subjektifny
- Page 55 and 56:
dan keamanan negara. Sesungguhnya a
- Page 57 and 58:
g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 59 and 60:
g. menentukan perkara untuk diseles
- Page 61 and 62:
Menghukum yang bersangkutan dengan
- Page 63 and 64:
hukum berdasarkan ketentuan peratur
- Page 65 and 66:
orang menjadi korban dalam penculik
- Page 67 and 68:
pernah ada rekonstruksi yang dilaku
- Page 69 and 70:
PPRM bertujuan untuk menghalau luas
- Page 71 and 72:
“Saya mempertanyakan peradilan mi
- Page 73 and 74:
tahu. Jadi kami memang benar - bena
- Page 75 and 76:
ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 77 and 78:
Sampai pada awal tahun 2007, proses
- Page 79 and 80:
Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82:
IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84:
Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86:
menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88:
ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90:
oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92:
RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94:
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96:
Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98:
V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100:
Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102:
Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104:
6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106:
terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108:
BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110:
Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112:
PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216:
Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218:
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220:
kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222:
Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224:
2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226:
2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228:
akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230:
penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232:
undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234:
3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236:
umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238:
Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240:
akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242:
terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244:
Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246:
1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248:
1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250:
9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252:
Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254:
Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256:
Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258:
Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260:
keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262:
penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264:
sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266:
Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268:
pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270:
KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272:
Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274:
Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276:
keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278:
2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280:
A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282:
Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284:
pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285:
• Dibentuknya peradilan khusus ba