menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
17. Pada tahun 1998, Special Rapporteur mengenai kemandirian para hakim dan pengacara mempertimbangkan bahwa, “berkaitan dengan penggunaan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil, undang-undang internasional sedang mengembangkan sebuah konsensus mengenai perlunya melakukan pembatasan drastis, atau bahkan pelarangan, atas praktik tersebut”. Selain itu, Working Group on Arbitrary Detention berpendapat bahwa, “apabila bentuk-bentuk keadilan militer terus ada, maka ia harus mematuhi” sebuah peraturan di mana “ia tidak memiliki kompetensi untuk mengadili warga sipil …”. 18. European and Inter-American Regional Jurisdiction, yang banyak dikutip dalam laporan terdahulu, cenderung untuk mencapai kesimpulan yang sama. Dalam putusannya pada tanggal 26 November 1997 dalam kasus Sakik dan lain-lain v. Turki, European Court of Human Rights menyertakan pentingnya fakta bahwa seorang warga sipil harus muncul di depan sebuah pengadilan yang terdiri, meskipun hanya sebagian, dari personel militer. Dalam undang-undang domestik, ada, sebuah kasus yang dapat menjadi contoh baik dalam Konstitusi Meksiko yang, sejak 1917, menyatakan bahwa “tidak boleh ada kasus di mana pengadilan militer memperluas yurisdiksi mereka atas orang-orang yang bukan berasal dari angkatan bersenjata” (Pasal 13). 19. Anak di bawah umur merupakan kasus khusus, baik itu prajurit anak atau anak di bawah umur yang ditangkap selama konflik bersenjata. Pentingnya peraturan perlindungan dalam Konvensi Hak Anak, terutama Pasal 38 sampai 40 di dalamnya, serta peraturan internasional mengenai keadilan dari harus mendapat penekanan. Sejumlah special rapporteur Komisi telah meminta perhatian terhadap pelanggaran yang terang-terangan terjadi dalam hal ini, terutama ketika hukuman mati diberikan oleh pengadilan militer, tanpa adanya kemungkinan naik banding dan tanpa mempertimbangkan usia anak di bawah umur yang menerima hukuman tersebut 162
(contoh naik banding yang dikirimkan kepada Pemerintah Republik Demokrasi Kongo oleh Ms. Asma Jahangir, Special Rapporteur untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan serentak atau sewenang-wenang [E/CN.4/2002/74, paragraf 108]). Mr. John Dugard, Special Rapporteur untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, merujuk pada nasib anak di bawah umur yang ditangkap“ atas dasar kecurigaan telah melempari batu kepada prajurit Israel” dan diadili oleh pengadilan militer biasa, tanpa mempertimbangkan usia (E/CN.4/2002/32, paragraf 49). Lebih jauh lagi, kita hanya bisa menduga-duga mengenai nasib anak-anak yang ditahan tanpa hak berkomunikasi dengan dunia luar di Guantánamo Bay. 2. Persidangan personel militer oleh pengadilan militer 20. Di sini pun, beberapa situasi dapat dibedakan. Namun demikian, ada dua situasi yang terletak di garis batas yang nampaknya sangat sensitif. 21. Pertama-tama, pada kasus ketika personel militer diadili atas liabilitas mereka di bawah undang-undang biasa, baik apakah liabilitas itu untuk perilaku buruk atau atas resiko, ketika (para) korbannya adalah warga sipil. Contohnya, ini terjadi ketika seorang anggota angkatan bersenjata menyebabkan sebuah kecelakaan, terutama di luar negeri, karena yurisdiksi sebuah pengadilan militer tidak mencakup orang dari jurisdiksi pengadilan teritorial biasa. Working Group on Arbitrary Detention, dalam pendapatnya yang telah disebut di atas (lihat paragraf 17), juga menekankan bahwa perlunya menempatkan keadilan militer di bawah prinsip di mana “ia tidak berkompeten mengadili personel militer apabila korbannya mencakup warga sipil”. 163
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
(contoh naik banding yang dikirimkan kepada Pemerintah Republik Demokrasi<br />
Kongo oleh Ms. Asma Jahangir, Special Rapporteur untuk pembunuhan di luar proses<br />
hukum, pembunuhan serentak atau sewenang-wenang [E/CN.4/2002/74, paragraf<br />
108]). Mr. John Dugard, Special Rapporteur untuk situasi hak asasi manusia di<br />
wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, merujuk pada nasib anak di<br />
bawah umur yang ditangkap“ atas dasar kecurigaan telah melempari batu kepada<br />
prajurit Israel” dan diadili oleh pengadilan militer biasa, tanpa mempertimbangkan<br />
usia (E/CN.4/2002/32, paragraf 49). Lebih jauh lagi, kita hanya bisa menduga-duga<br />
mengenai nasib anak-anak yang ditahan tanpa hak berkomunikasi dengan dunia luar<br />
di Guantánamo Bay.<br />
2. Persidangan personel militer oleh pengadilan militer<br />
20. Di sini pun, beberapa situasi dapat dibedakan. Namun demikian, ada dua situasi<br />
yang terletak di garis batas yang nampaknya sangat sensitif.<br />
21. Pertama-tama, pada kasus ketika personel militer diadili atas liabilitas mereka di<br />
bawah undang-undang biasa, baik apakah liabilitas itu untuk perilaku buruk atau atas<br />
resiko, ketika (para) korbannya adalah warga sipil. Contohnya, ini terjadi ketika<br />
seorang anggota angkatan bersenjata menyebabkan sebuah kecelakaan, terutama di<br />
luar negeri, karena yurisdiksi sebuah pengadilan militer tidak mencakup orang dari<br />
jurisdiksi pengadilan teritorial biasa. Working Group on Arbitrary Detention, dalam<br />
pendapatnya yang telah disebut di atas (lihat paragraf 17), juga menekankan bahwa<br />
perlunya menempatkan keadilan militer di bawah prinsip di mana “ia tidak<br />
berkompeten mengadili personel militer apabila korbannya mencakup warga sipil”.<br />
163
Change language