menerobos%20jalan%20buntu

17. Pada tahun 1998, Special Rapporteur mengenai kemandirian para hakim dan
pengacara mempertimbangkan bahwa, “berkaitan dengan penggunaan pengadilan
militer untuk mengadili warga sipil, undang-undang internasional sedang
mengembangkan sebuah konsensus mengenai perlunya melakukan pembatasan
drastis, atau bahkan pelarangan, atas praktik tersebut”. Selain itu, Working Group on
Arbitrary Detention berpendapat bahwa, “apabila bentuk-bentuk keadilan militer terus
ada, maka ia harus mematuhi” sebuah peraturan di mana “ia tidak memiliki
kompetensi untuk mengadili warga sipil …”.
18. European and Inter-American Regional Jurisdiction, yang banyak dikutip dalam
laporan terdahulu, cenderung untuk mencapai kesimpulan yang sama. Dalam
putusannya pada tanggal 26 November 1997 dalam kasus Sakik dan lain-lain v. Turki,
European Court of Human Rights menyertakan pentingnya fakta bahwa seorang
warga sipil harus muncul di depan sebuah pengadilan yang terdiri, meskipun hanya
sebagian, dari personel militer. Dalam undang-undang domestik, ada, sebuah kasus
yang dapat menjadi contoh baik dalam Konstitusi Meksiko yang, sejak 1917,
menyatakan bahwa “tidak boleh ada kasus di mana pengadilan militer memperluas
yurisdiksi mereka atas orang-orang yang bukan berasal dari angkatan bersenjata”
(Pasal 13).
19. Anak di bawah umur merupakan kasus khusus, baik itu prajurit anak atau anak di
bawah umur yang ditangkap selama konflik bersenjata. Pentingnya peraturan
perlindungan dalam Konvensi Hak Anak, terutama Pasal 38 sampai 40 di dalamnya,
serta peraturan internasional mengenai keadilan dari harus mendapat
penekanan. Sejumlah special rapporteur Komisi telah meminta perhatian terhadap
pelanggaran yang terang-terangan terjadi dalam hal ini, terutama ketika hukuman mati
diberikan oleh pengadilan militer, tanpa adanya kemungkinan naik banding dan tanpa
mempertimbangkan usia anak di bawah umur yang menerima hukuman tersebut
162