menerobos%20jalan%20buntu

16. Dalam komentar umumnya No 13 yang diadopsi tanggal 12 April 1984 mengenai
Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi
Manusia meminta perhatian terhadap risiko yang terlibat dalam kasus semacam ini:
“4. Pernyataan Pasal 14 berlaku bagi seluruh pengadilan dan tribunal dalam
jangkauan pasal tersebut baik apakah pengadilan tersebut adalah pengadilan biasa
maupun khusus. Komite mencatat keberadaan, di banyak negara, pengadilan militer
atau pengadilan khusus yang mengadili warga sipil. Hal ini dapat membawa masalah
sejauh menyangkut administrasi peradilan yang adil, tidak berpihak dan independen.
Seringkali alasan pendirian pengadilan semacam itu adalah untuk memungkinkan
diterapkannya prosedur pengecualian yang mana prosedur tersebut tidak
berkesesuaian dengan standar normal keadilan. Meskipun kovenan tidak melarang
kategori pengadilan semacam itu, bagaimanapun juga, persyaratan-persyaratan yang
digaris bawahinya jelas mengindikasikan bahwa pengadilan atas warga sipil oleh
pengadilan semacam itu haruslah sangat luar biasa dan berlangsung dalam kondisikondisi
yang secara murni memberikan jaminan penuh seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 14. Komite telah mencatat sangat kurangnya informasi menyangkut hal ini
dalam laporan-laporan beberapa negara yang institusi hukumnya mencakup
pengadilan semacam itu untuk mengadili warga sipil. Di beberapa negara, pengadilan
militer dan pengadilan khusus semacam itu tidak menjamin adanya administrasi
peradilan yang baik berdasarkan persyaratan dalam pasal 14 yang sangat penting
artinya bagi perlindungan efektif hak asasi manusia. Apabila negara tersebut
membuat keputusan dalam kondisi darurat seperti yang disebutkan oleh Pasal 4
sebagai alasan untuk mengurangi prosedur normal yang dibutuhkan sesuai Pasal 14,
maka negara tersebut harus memastikan bahwa pengurangan semacam itu tidak
melebihi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sifat darurat situasi
sesungguhnya, dan memastikan penghormatan terhadap persyaratan-persyaratan lain
dalam paragraf 1 Pasal 14.”
161