menerobos%20jalan%20buntu

7. Perkembangan “keadilan militer” harus ditempatkan dalam kerangka prinsipprinsip
umum yang mengatur administrasi peradilan yang baik. Meskipun pada saat
ini tidak ada kebutuhan untuk mereview alasan-alasan historis dibalik fenomena
tersebut, yang telah ditelaah dalam laporan-laporan sebelumnya, adalah penting untuk
memperhatikan konsekuensi hukum dari fenomena tersebut dalam kaitannya dengan
undang-undang internasional hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik, serta Konvensi-Konvensi regional atau instrumen lokal lain yang
relevan instrumen, tidaklah mendua dalam perkara keadilan. Pernyataan-pernyataan
mengenai administrasi peradilan yang baik memiliki aplikasi yang luas. Dengan kata
lain, keadilan militer haruslah menjadi “bagian integral dari sistem peradilan umum”,
seperti yang telah dinyatakan oleh Komisi.
8. Prinsip generalisasi ini telah lama ditentang menggunakan logika pengecualian,
yang seringkali digunakan untuk membenarkan pembentukan pengadilan
militer. Kerja Sub-Komisi mengenai situasi yang dikenal sebagai “keadaan bahaya
atau darurat” dan mengenai hak asasi manusia dan keadaan darurat telah
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana fenomena ini berlangsung dan untuk
menarik perhatian terhadap dua permasalahan utama: “(a) Kecenderungannya untuk
menerapkan impunitas bagi personel militer, terutama perwira tingkat tinggi, yang
bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan
berat di bawah undang-undang internasional (kejahatan perang, kejahatan terhadap
kemanusiaan, atau bahkan genosida);
(b) Kecenderungannya untuk memperluas yurisdiksinya terhadap masyarakat sipil
yang damai” (E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf. 4).
9. Dengan menimbang situasi ini, ada dua solusi yang mungkin, yang mana keduanya
tidak inkompatibel: satu yaitu merekomendasikan penghapusan tribunal militer
157