menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
puluh empat, dan untuk menyerahkan, tanpa implikasi finansial, sebuah versi yang diperbaharui dari laporan tersebut kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh lima. 2. Dokumen ini adalah versi yang diperbaharui seperti yang diminta oleh Sub- Komisi. Dokumen ini menelaah administrasi peradilan melalui pengadilan militer berdasarkan temuan-temuan dan analisa-analisa yang berhubungan dengan kuesioner yang ditulis oleh Mr. Joinet dan dicantumkan dalam laporannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, lampiran) dan laporanny ayang telah diperbaharui kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh empat (E/CN.4/Sub.2/2002/4), serta perkembangan terbaru dan informasi baru yang tersedia mengenai hal tersebut. 3. Sangatlah berguna untuk mengingat, sejak awal, usulan yang dibuat oleh by Mr. Joinet dalam laporan pendahuluannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, yaitu, “untuk mempertimbangkan, dengan maksud memperkaya persiapan laporan akhir, pengadaan sebuah seminar para pakar – yang akan mencakup pakar militer – mengenai kecenderungan-kecenderungan dan, terutama, kemajuan yang diperoleh, dalam administrasi peradilan melalui tribunal militer. Dengan mengingat sumberdaya keuangannya yang terbatas, Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia dapat mensponsori pertemuan ini, inisiatif untuk ini – sejauh menyangkut pengorganisasiannya - dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dengan bekerjasama, apabila perlu, dengan pemerintahan-pemerintahan yang tertarik” (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, proposal 1, hal. 10). Mr. Joinet merujuk pada usulan ini dalam laporannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh emapt (E/CN.4/Sub.2/2002/4, catatan kaki, hal. 8). Pada tahapan studi saat ini, telah menjadi penting artinya untuk memperluas pembahasan tersebut dengan mengadakan 154
seminar pakar semacam itu, dengan menggunakan versi yang diperbaharui dari laporan ini sebagai makalah latar belakangnya. 4. Dengan alasan yang sama, seminar regional juga tidak diragukan lagi akan berguna untuk mengumpulkan informasi dengan dasar yang paling bervariasi dan untuk mencatat perkembangan terbaru di berbagai benua yang berbeda. Dalam hal ini, harus disebutkan mengenai kerja yang sedang dilakukan oleh Council of Europe’s Komite of Experts for the Improvement of Procedures for the Protection of Human Rights (DH-PR) mengenai tindakan-tindakan hukum dalam pengadilan militer pada negara-negara anggota (DH-PR (2002) 009 rev. 10 September 2002), yang mengandung tanggapan resmi dari negara-negara berikut: Austria, Belgia, Kroasia, Republik Cekoslowakia, Denmark, Prancis, Belanda, Federasi Rusia, Slovakia dan Swiss. Versi yang diperbaharui akan mencakup tanggapan dari Hungaria, Irlandia, Portugal dan Turki. Banyak informasi yang juga dapat ditemukan pada hasil kerja Federico Andreu-Guzmán, Fuero militar y derecho internacional [yurisdiksi militer dan undang-undang internasional], yang dipublikasikan di Spanyol oleh International Commission of Jurists (Bogotá 2003) dan dalam pelaksanaan seminar internasional mengenai yurisdiksi militer yang diadakan di Rhodes pada bulan Oktober 2001 dan diterbitkan oleh International Society for Military Laws and the Laws of War (Brussels, 2003). Pusat dokumentasi milik Society ini juga menerbitkan secara reguler status terbaru legislasi nasional di: Australia, Belgia, Cina, Denmark, Jerman, Hungaria, Norwegia, Swedia, Swiss dan Amerika Serikat. Sintesis regional menyangkut Afrika dan Asia akan sangat berguna dan memungkinkan dilaksanakannya sebuah review menyeluruh berdasarkan rencana kerja komprehensif yang diserahkan kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh tiga, mengenai doktrin case law badan-badan internasional, regional dan nasional (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, bagian II, hal. 6). 155
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
puluh empat, dan untuk menyerahkan, tanpa implikasi finansial, sebuah versi yang<br />
diperbaharui dari laporan tersebut kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima<br />
puluh lima.<br />
2. Dokumen ini adalah versi yang diperbaharui seperti yang diminta oleh Sub-<br />
Komisi. Dokumen ini menelaah administrasi peradilan melalui pengadilan militer<br />
berdasarkan temuan-temuan dan analisa-analisa yang berhubungan dengan kuesioner<br />
yang ditulis oleh Mr. Joinet dan dicantumkan dalam laporannya kepada Sub-Komisi<br />
pada sesinya yang kelima puluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, lampiran)<br />
dan laporanny ayang telah diperbaharui kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima<br />
puluh empat (E/CN.4/Sub.2/2002/4), serta perkembangan terbaru dan informasi<br />
baru yang tersedia mengenai hal tersebut.<br />
3. Sangatlah berguna untuk mengingat, sejak awal, usulan yang dibuat oleh by Mr.<br />
Joinet dalam laporan pendahuluannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima<br />
puluh tiga, yaitu, “untuk mempertimbangkan, dengan maksud memperkaya persiapan<br />
laporan akhir, pengadaan sebuah seminar para pakar – yang akan mencakup pakar<br />
militer – mengenai kecenderungan-kecenderungan dan, terutama, kemajuan yang<br />
diperoleh, dalam administrasi peradilan melalui tribunal militer. Dengan mengingat<br />
sumberdaya keuangannya yang terbatas, Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia<br />
dapat mensponsori pertemuan ini, inisiatif untuk ini – sejauh menyangkut<br />
pengorganisasiannya - dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dengan<br />
bekerjasama, apabila perlu, dengan pemerintahan-pemerintahan yang tertarik”<br />
(E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3, proposal 1, hal. 10). Mr. Joinet merujuk pada<br />
usulan ini dalam laporannya kepada Sub-Komisi pada sesinya yang kelima puluh<br />
emapt (E/CN.4/Sub.2/2002/4, catatan kaki, hal. 8). Pada tahapan studi saat ini, telah<br />
menjadi penting artinya untuk memperluas pembahasan tersebut dengan mengadakan<br />
154
Change language