menerobos%20jalan%20buntu

prinsip internasional. Bab keempat, merupakan rangkuman atas kasus-kasus
pelanggaran HAM yang diadili melalui peradilan militer. Bab ini merupakan catatan
atas pandangan, perasaan, kritikan dan harapan korban atas keadilan, termasuk sejauh
mana mekanisme ini mengakomodir rasa keadilan tersebut. Bab kelima, merupakan
catatan atas diskursus peradilan militer, khususnya pada pembahasan di DPR RI yang
berlangsung sejak tahun 2005 hingga tahun 2009. Dari bab ini tampak sikap
pemerintah, DPR RI maupun pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan
pelaksanaan peradilan militer. Alotnya pembahasan tersebut menunjukkan tarik
menarik kekuatan politik atas pelaksanaan mekanisme ini. Sementara bab keenam,
berisi kesimpulan dan rekomendasi atas kajian ini.
Kajian ini juga dilengkapi data-data tambahan seperti laporan tentang perkembangan
administrasi peradilan dalam wilayah peradilan militer berdasarkan catatan dari
Pelapor Khusus PBB Mr. Louis Joinet tahun 2002 dan Mr. Emmanuel Decaux tahun
2003 dan 2006 sebagai ukuran berlakunya prinsip-prinsip internasional; pengalaman
negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan militer; kronik atas peradilan
militer di Indonesia serta siaran pers KontraS tentang peradilan militer.
15