menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu

18.04.2013 Views

diselesaikan oleh mahkamah agung sipil, sesuai dengan perkembangan yang telah dicatat. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam tindakan hukum (lihat atas, paragraf 27), terutama selama tahap persidangan. REKOMENDASI NO. 7: Interpretasi terbatas mengenai prinsip “ wajib taat” (due obedience) 36. Karena militer pada dasarnya memiliki hierarki kaku, prinsip wajib taat, yang seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, dalam kasus apapun harus ditinjau oleh mahkamah agung sipil, dan harus memiliki batasan‐batasan sebagai berikut: (a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan tidaklah membebaskan dirinya dari tanggung jawab kriminal atas pelanggaran tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan hukuman; (b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasan-hierarki mereka dari tanggung jawab kriminal apabila sang 146

atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan mereka melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran berat, dan apabila sang atasan tidak mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah pelanggaran tersebut atau untuk meringkus si pelaku. REKOMENDASI NO. 8: Penghapusan kompetensi pengadilan militer dalam mengadili anak-anak dan anak di bawah usia 18 tahun 37. Ini menyangkut baik prajurit anak (lihat laporan Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan serentak atau sewenang‐wenang: E/CN.4/2002/74, paragraf 108), anak‐anak yang menjadi anggota kelompok musuh bersenjata (lihat laporan Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai situasi hak asasi manusia di Bosnia dan Herzegovina dan Republik Federasi Yugoslavia: E/CN.4/2002/41) maupun, terakhir, anak‐anak yang memiliki status hukum sebagai warga sipil (lihat laporan Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967: E/CN.4/2002/32; dan laporan Perwakilan Khusus Komisi untuk pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea: E/CN.4/2002/40). Anak di bawah umur, yang termasuk dalam kategori kelompok rentan, harus dituntut dan diadili dengan penghormatan ketat terhadap jaminan yang disediakan oleh Konvensi Hak Anak dan oleh Standar Peraturan Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak di Bawah Umur (Peraturan Beijing) [resolusi Majelis Umum No 40/33 tanggal 29 November 1985, tambahan]. Karenanya, anak di bawah umur, tidak boleh berada di bawah kompetensi tribunal militer. REKOMENDASI NO. 9: Penghapusan hukuman mati dan, sebagai langkah transisi, menunda eksekusinya 38. Kecenderungan yang mendukung penghapusan hukuman mati secara bertahap harus diperluas, dalam segala kondisi, ke pengadilan militer, terutama karena pengadilan semacam itu hanya memberikan lebih sedikit jaminan dibandingkan apa yang diberikan oleh pengadilan biasa ketika, sesuai sifatnya, 147

atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan mereka<br />

melakukan, atau hendak melakukan, pelanggaran berat, dan apabila sang atasan tidak<br />

mengambil langkah-langkah yang berada dalam kekuasaan mereka untuk mencegah<br />

pelanggaran tersebut atau untuk meringkus si pelaku.<br />

REKOMENDASI NO. 8:<br />

Penghapusan kompetensi pengadilan militer dalam mengadili<br />

anak-anak dan anak di bawah usia 18 tahun<br />

37. Ini menyangkut baik prajurit anak (lihat laporan Pelapor Khusus untuk<br />

pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan serentak atau sewenang‐wenang:<br />

E/CN.4/2002/74, paragraf 108), anak‐anak yang menjadi anggota kelompok musuh<br />

bersenjata (lihat laporan Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia mengenai<br />

situasi hak asasi manusia di Bosnia dan Herzegovina dan Republik Federasi<br />

Yugoslavia: E/CN.4/2002/41) maupun, terakhir, anak‐anak yang memiliki status<br />

hukum sebagai warga sipil (lihat laporan Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia<br />

mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel<br />

sejak 1967: E/CN.4/2002/32; dan laporan Perwakilan Khusus Komisi untuk<br />

pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea: E/CN.4/2002/40). Anak<br />

di bawah umur, yang termasuk dalam kategori kelompok rentan, harus dituntut dan<br />

diadili dengan penghormatan ketat terhadap jaminan yang disediakan oleh Konvensi<br />

Hak Anak dan oleh Standar Peraturan Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan<br />

Anak di Bawah Umur (Peraturan Beijing) [resolusi Majelis Umum No 40/33 tanggal<br />

29 November 1985, tambahan]. Karenanya, anak di bawah umur, tidak boleh<br />

berada di bawah kompetensi tribunal militer.<br />

REKOMENDASI NO. 9:<br />

Penghapusan hukuman mati dan, sebagai langkah transisi,<br />

menunda eksekusinya<br />

38. Kecenderungan yang mendukung penghapusan hukuman mati secara<br />

bertahap harus diperluas, dalam segala kondisi, ke pengadilan militer, terutama<br />

karena pengadilan semacam itu hanya memberikan lebih sedikit jaminan<br />

dibandingkan apa yang diberikan oleh pengadilan biasa ketika, sesuai sifatnya,<br />

147

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!