menerobos%20jalan%20buntu

diselesaikan oleh mahkamah agung sipil, sesuai dengan perkembangan yang telah
dicatat. Prosedur permohonan banding semacam ini juga harus tersedia bagi para
korban, dengan asumsi awal bahwa para korban tersebut diijinkan ikut serta dalam
tindakan hukum (lihat atas, paragraf 27), terutama selama tahap persidangan.
REKOMENDASI NO. 7:
Interpretasi terbatas mengenai prinsip “ wajib taat” (due obedience)
36. Karena militer pada dasarnya memiliki hierarki kaku, prinsip wajib taat, yang
seringkali diajukan di pengadilan, terutama pengadilan militer, dalam kasus apapun
harus ditinjau oleh mahkamah agung sipil, dan harus memiliki batasan‐batasan
sebagai berikut:
(a) Di satu sisi, kenyataan bahwa seseorang didakwa bertanggung
jawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya atas perintah seorang atasan
tidaklah membebaskan dirinya dari tanggung jawab kriminal atas pelanggaran
tersebut. Kemungkinan terbesar adalah bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan
sebagai dasar, bukan untuk “kondisi yang meringankan” tetapi untuk pengurangan
hukuman;
(b) Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak
membebaskan atasan-hierarki mereka dari tanggung jawab kriminal apabila sang
146