menerobos%20jalan%20buntu

33. Di banyak negara, para korban tidak dilibatkan dalam penyelidikan dan
pemeriksaan ketika kompetensi dipegang oleh yurisdiksi militer. Ini merupakan kasus
ketidaksetaraan yang terang‐terangan di hadapan hukum. Ketidaksetaraan semacam
ini harus dihapuskan atau, sebelum hal tersebut bisa dilakukan, dibatasi secara
ketat. Kehadiran para korban haruslah merupakan suatu kewajiban, atau para
korban harus diwakili apabila mereka meminta demikian, setidaknya pada saat
pembacaan putusan, dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam
berkasnya.
REKOMENDASI NO. 5:
Penguatan hak-hak atas pembelaan, terutama melalui
penghapusan pengacara militer
34. Karena penghormatan terhadap hak atas pembelaan memainkan peranan
yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia, praktik
penyediaan bantuan hukum dengan menugaskan pengacara militer, terutama ketika
pengacara militer tersebut ditunjuk oleh pengadilan, memunculkan berbagai
keraguan, yang mungkin tidak terbukti, mengenai efektifitas jaminan yang dapat
mereka tawarkan, meski hanya sekadar didasarkan pada teori yang disebut
“kehadiran”. Dari sudut pandang ini, kehadiran seorang pengacara militer
nampaknya lebih terbuka terhadap kritik daripada hakim militer karena
kehadirannya jelas membatalkan kredibilitas yurisdiksi ini. Karenanya, posisi
pengacara militer harus dihapuskan.
REKOMENDASI NO. 6:
Prosedur permintaan bantuan pada pengadilan biasa
35. Pada setiap kasus di mana terdapat pengadilan militer, kompetensi mereka
harus dibatasi sampai dengan yurisdiksi tingkat pertama. Dengan demikian,
prosedur permohonan bantuan, terutama naik banding, harus dibawa ke hadapan
pengadilan sipil. Dalam setiap situasi, pertikaian mengenai legalitas harus
145