menerobos%20jalan%20buntu

REKOMENDASI NO. 2:
Batasan atas kerahasiaan militer
31. Seringkali, peraturan yang memungkinkan pengajuan kerahasiaan informasi
militer diselewengkan dari tujuan aslinya dan digunakan untuk menghambat
jalannya keadilan. Kerahasiaan militer tentunya dibenarkan ketika ia diperlukan
untuk melindungi kerahasiaan informasi yang mungkin dicari oleh intelijen asing.
Akan tetapi, kerahasiaan militer ini tidak boleh dikabulkan apabila terdapat hal‐hal
yang melibatkan perampasan kebebasan seseorang; dalam kondisi apapun hal‐hal
semacam itu tidak boleh dirahasiakan. Dari sudut pandang ini, hak atas petisi untuk
habeas corpus atau pemulihan amparo harus dianggap sebagai hak pribadi, yang
mana jaminan terhadapnya, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kompetensi
eksklusif pengadilan biasa. Karenanya, kerahasiaan militer tidak boleh diajukan
apabila terdapat petisi semacam itu, baik di masa damai atau masa perang.
Konsekuensi lain dari kerahasiaan militer yang tidak dapat diajukan ini, hakim harus
dapat memiliki akses ke tempat di mana tahanan ditahan, dan tidak boleh ada
kemungkinan mengajukan kerahasiaan militer dengan alasan menyangkut fasilitas
militer.
REKOMENDASI NO. 3:
Publisitas pemeriksaan harus merupakan aturan, bukan pengecualian
32. Batasan lain yang dibutuhkan untuk mengangkat atmosfer kerahasiaan yang
seringkali melingkupi kerja sistem keadilan militer adalah bahwa pemeriksaan
terbuka haruslah dijadikan aturan, dan sesi menggunakan kamera hanya boleh
diadakan pada kondisi luar biasa dan disahkan melalui sebuah putusan yang spesifik
dan beralasan kuat, yang legalitasnya dapat ditinjau.
REKOMENDASI NO. 4:
Akses korban atas tindakan hukum
144