menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
III. KESIMPULAN 28. Studi menunjukkan bahwa administrasi peradilan oleh pengadilan militer secara bertahap telah di “demiliterisasi”. Hal ini mengambil bentuk peningkatan pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan semacam itu dan perubahan dalam komposisinya. Tahap‐tahap yang paling sering ditemui dalam proses ini adalah, secara berurutan: 142 (a) Pelibatan hakim dalam komposisi yurisdiksi militer; (b) Peningkatan penggunaan (dalam beberapa kasus, penggunaan secara eksklusif atas) pengacara sipil; (c) Pemindahan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik banding terkait dengan legalitas, yang semakin dipastikan oleh mahkamah agung biasa; (d) Penghapusan pengadilan militer di masa damai; (e) Penguatan jaminan terhadap hak atas persidangan yang adil oleh pengadilan militer di masa perang; (f) Meningkatkan batasan persidangan, oleh pengadilan militer, atas anggota angkatan bersenjata yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama ketika pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat di bawah hukum internasional. Ini dimungkinkan baik dengan menugaskan
kompetensi kepada pengadilan nasional biasa atau dengan membentuk pengadilan kriminal internasional ad hoc (dan, segera, Pengadilan Pidana Internasional), pengadilan yang tidak seperti pendahulunya, Pengadilan Militer Internasional Nuremberg dan Pengadilan Tokyo, tidak memiliki atribut pengadilan militer apapun. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar dari perubahan ini telah sangat difasilitasi berdasarkan referensi pada standar internasional yang relevan, terutama di bawah pengaruh lato sensu mekanisme case law dan prosedur khusus yang ditelaah di atas. IV. REKOMENDASI 29. Perkembangan yang disebut di atas telah menyebabkan saya mengusulkan rekomendasi di bawah ini. Apabila tujuan jangka panjang adalah menghapuskan pengadilan militer dan, sebagai sebuah langkah awal, pengadilan militer yang kompeten di masa damai, memindahkan kasus‐kasus mereka ke pengadilan biasa, rekomendasi berikut cenderung, untuk sementara ini, meningkatkan prosedur wajib proses hukum dan peraturan yang mengatur kompetensi yurisdiksi semacam itu. Perbaikan‐perbaikan ini dapat dipertimbangkan terlepas dari komposisi tipologi atau kompetensi pengadilan militer yang terkait. REKOMENDASI NO. 1: Persidangan atas orang yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia 30. Dalam kondisi apapun, kompetensi pengadilan militer harus dihapuskan dan diganti dengan kompetensi pengadilan biasa dalam mengadili orang‐orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan seterusnya. 143
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
III. KESIMPULAN<br />
28. Studi menunjukkan bahwa administrasi peradilan oleh pengadilan militer<br />
secara bertahap telah di “demiliterisasi”. Hal ini mengambil bentuk peningkatan<br />
pembatasan terhadap yurisdiksi pengadilan semacam itu dan perubahan dalam<br />
komposisinya. Tahap‐tahap yang paling sering ditemui dalam proses ini adalah,<br />
secara berurutan:<br />
142<br />
(a) Pelibatan hakim dalam komposisi yurisdiksi militer;<br />
(b) Peningkatan penggunaan (dalam beberapa kasus, penggunaan<br />
secara eksklusif atas) pengacara sipil;<br />
(c) Pemindahan naik banding ke pengadilan biasa, terutama naik<br />
banding terkait dengan legalitas, yang semakin dipastikan oleh mahkamah agung<br />
biasa;<br />
(d) Penghapusan pengadilan militer di masa damai;<br />
(e) Penguatan jaminan terhadap hak atas persidangan yang adil oleh<br />
pengadilan militer di masa perang;<br />
(f) Meningkatkan batasan persidangan, oleh pengadilan militer, atas<br />
anggota angkatan bersenjata yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi<br />
manusia, terutama ketika pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat di<br />
bawah hukum internasional. Ini dimungkinkan baik dengan menugaskan
Change language