menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
II. TIPOLOGI KOMPOSISI PENGADILAN MILITER DAN EVOLUSINYA 24. Studi terhadap perkembangan dalam bidang ini didasarkan pada analisa komparatif yang dilakukan dengan referensi atas kuesioner yang ditambahkan pada laporan pendahuluan yang diserahkan oleh Mr. Joinet kepada Sub‐Komisi pada sesinya yang kelimapuluh tiga (E/CN.4/Sub.2/2001/WG.1/CRP.3), dengan mengambil sampel negara‐negara Eropa (Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss dan Inggris) yang baru‐baru ini melakukan reformasi di bidang tersebut. A. Sebagian besar yurisdiksi militer 25. Ini merupakan kasus di Swiss, yang tiga tingkatan yurisdiksinya (identik baik di masa damai maupun di masa perang) terdiri dari komposisi personel militer (pengadilan pertama, naik banding dan kasasi). Namun demikian, harus ditekankan bahwa tribunal ini merupakan “quasi‐sipil” karena angkatan bersenjata Swiss hampir secara eksklusif terdiri dari warga sipil yang melakukan wajib militer mereka dalam beberapa tahap. Di sisi lain, presiden dan anggota pengadilan militer kasasi tidak ditunjuk oleh Menteri Pertahanan melainkan dipilih untuk periode empat tahun oleh Majelis Federal. Di Spanyol, pengadilan militer, yang identik baik di masa damai maupun di masa perang, terdiri dari personel militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan. Sejak tahun 1987, yurisdiksi dari tingkatan terakhir ada pada Mahkamah Agung Dewan Militer, yang terdiri dari empat hakim sipil (termasuk presiden) dan empat hakim militer yang, untuk menjamin kemandirian mereka, mendapatkan status hukum yang serupa dengan pensiunan dan tidak dapat lagi ditarik ke dalam angkatan bersenjata. Di Italia, di mana yurisdiksi di masa damai dan masa perang tidaklah sama, posisi dominan militer tetap ada kecuali pada tingkatan tertinggi sejak, pada tahun 1987, sebuah reformasi menghapuskan legalitas peninjauan oleh tribunal militer tertinggi dan memberikan kompetensi tersebut kepada Pengadilan Kasasi. 140
B. Yurisdiksi yang cenderung pada komposisi campuran atas warga sipil dan personel militer 26. Ini merupakan kasus yang terjadi di Inggris, yang pengadilan militernya (kecuali dalam situasi darurat) adalah identik di masa damai dan masa perang. Tiap‐ tiap dari ketiga cabang angkatan bersenjata (angkatan udara, darat dan laut) memiliki yurisdiksi militer tingkat pertamanya masing‐masing. Yurisdiksi tersebut, yang tidak bersifat permanen, terdiri dari personel militer yang dibantu, sebagai amicus curiae, oleh seorang hakim sipil yang tidak ikut serta dalam pertimbangan keputusannya. Di sisi lain, sejak pemberlakuan Undang‐Undang Disiplin Angkatan Bersenjata, pada tanggal 2 Oktober 2000, yang tujuannya adalah untuk mencakup Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia, keadilan militer diberikan, dimulai dari tingkat kedua, oleh para hakim profesional dari yurisdiksi biasa, dengan yurisdiksi kompeten tertinggi yaitu pada House of Lords. C. Sebagian besar yurisdiksi sipil 27. Di Prancis, sejak penghapusan, pada tahun 1982, pengadilan militer di masa damai, pelanggaran terhadap undang‐undang militer, termasuk pelanggaran hukum umum yang dilakukan oleh personel militer pada saat melaksanakan tugas, masuk ke dalam kompetensi pengadilan kriminal biasa yang terdiri secara eksklusif dari hakim‐ hakim sipil. Peninjauan legalitas dipastikan oleh Pengadilan Kasasi, seperti halnya untuk seluruh yurisdiksi lain di negara itu. Yurisdiksi militer hanya ada bagi personel militer yang bertugas di luar negeri dan di masa perang. Kecenderungan yang sama juga terlihat di Jerman, di mana orang‐orang yang melakukan pelanggaran militer diadili, di masa damai, oleh pengadilan kriminal biasa. Peninjauan konstitusional sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Federal dan bukan lagi oleh Mahkamah Agung Militer. Karenanya, tribunal kejahatan militer hanya ada pada masa perang, dan harus ditekankan bahwa putusan tribunal semacam itu juga dapat ditinjau oleh Pengadilan Federal, yang terdiri dari hakim‐hakim sipil. 141
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
B. Yurisdiksi yang cenderung pada komposisi campuran<br />
atas warga sipil dan personel militer<br />
26. Ini merupakan kasus yang terjadi di Inggris, yang pengadilan militernya<br />
(kecuali dalam situasi darurat) adalah identik di masa damai dan masa perang. Tiap‐<br />
tiap dari ketiga cabang angkatan bersenjata (angkatan udara, darat dan laut)<br />
memiliki yurisdiksi militer tingkat pertamanya masing‐masing. Yurisdiksi tersebut,<br />
yang tidak bersifat permanen, terdiri dari personel militer yang dibantu, sebagai<br />
amicus curiae, oleh seorang hakim sipil yang tidak ikut serta dalam pertimbangan<br />
keputusannya. Di sisi lain, sejak pemberlakuan Undang‐Undang Disiplin Angkatan<br />
Bersenjata, pada tanggal 2 Oktober 2000, yang tujuannya adalah untuk mencakup<br />
Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia, keadilan militer diberikan, dimulai dari<br />
tingkat kedua, oleh para hakim profesional dari yurisdiksi biasa, dengan yurisdiksi<br />
kompeten tertinggi yaitu pada House of Lords.<br />
C. Sebagian besar yurisdiksi sipil<br />
27. Di Prancis, sejak penghapusan, pada tahun 1982, pengadilan militer di masa<br />
damai, pelanggaran terhadap undang‐undang militer, termasuk pelanggaran hukum<br />
umum yang dilakukan oleh personel militer pada saat melaksanakan tugas, masuk ke<br />
dalam kompetensi pengadilan kriminal biasa yang terdiri secara eksklusif dari hakim‐<br />
hakim sipil. Peninjauan legalitas dipastikan oleh Pengadilan Kasasi, seperti halnya<br />
untuk seluruh yurisdiksi lain di negara itu. Yurisdiksi militer hanya ada bagi personel<br />
militer yang bertugas di luar negeri dan di masa perang. Kecenderungan yang sama<br />
juga terlihat di Jerman, di mana orang‐orang yang melakukan pelanggaran militer<br />
diadili, di masa damai, oleh pengadilan kriminal biasa. Peninjauan konstitusional<br />
sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Federal dan bukan lagi oleh Mahkamah Agung<br />
Militer. Karenanya, tribunal kejahatan militer hanya ada pada masa perang, dan<br />
harus ditekankan bahwa putusan tribunal semacam itu juga dapat ditinjau oleh<br />
Pengadilan Federal, yang terdiri dari hakim‐hakim sipil.<br />
141
Change language