menerobos%20jalan%20buntu

perubahan peradilan militer merupakan salah satu diskursus alot dan melewati proses
panjang dalam pembahasan di DPR. Meski demikian, tema ini merupakan salah satu
tema penting yang menjadi ukuran terhadap akuntabilitas TNI sebagai institusi
pertahanan negara, khususnya jika dikaitkan dengan terjadinya peristiwa kekerasan di
masa lalu. Terhentinya proses pembahasan atas wacana ini akan menjadi hambatan
bagi upaya mencari format keadilan sekaligus melegitimasi kekokohan tembok
impunitas bagi anggota TNI itu sendiri.
Pengkajian atas tema ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali
pandangan, perasaan, dan pengalaman para korban dan keluarga korban pelanggaran
HAM yang kehilangan anggota keluarganya dan harus menempuh mekanisme
peradilan militer untuk mencari keadilan. Metode pengkajian kualitatif ini bertumpu
pada wawancara dengan korban, wawancara dengan anggota Pansus Peradilan
Militer, diskusi dengan ahli, dan catatan advokasi yang dilakukan oleh KontraS.
Pengkajian ini juga melalui penelusuran literatur, terutama UU No 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional serta
best practices sebagai acuan untuk mengukur efektivitas peradilan militer yang
berlangsung. Untuk mendukung data-data kualitatif tersebut, tim juga menelusuri
berbagai data tambahan, seperti materi RDPU Pansus Peradilan Militer tahun 2005-
2009 dan berita terkait di media massa.
Dalam tulisan ini digunakan istilah Peradilan Militer dan Mahkamah Militer secara
bergantian, tergantung pada konteksnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi
atau membedakan arti dari kedua penggunaan istilah tersebut. Pada dasarnya
peradilan militer dan mahkamah militer diartikan sebagai institusi peradilan yang
bekerja untuk menyelenggarakan persidangan atas kasus-kasus di lingkup militer,
terutama untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang berstatus
militer atau dipersamakan dengan militer. Istilah Peradilan Militer bukan merupakan
istilah yang digunakan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang ini menggunakan istilah mahkamah militer dengan arti yang sama.
I.3. Sistematika
Buku hasil terbitan ini dibagi dalam 4 bab. Bab pertama, berisi pendahuluan yang
memuat latar belakang pengkajian serta metode yang digunakan. Bab kedua,
menelusuri perspektif HAM tentang peradilan militer. Bab ini merangkai berbagai
evolusi internasional terhadap pelaksanaan ideal dari peradilan militer yang
dituangkan dalam berbagai laporan atas administrasi peradilan melalui peradilan
militer yang dilakukan oleh Pelapor Khusus PBB. Bab ketiga, mencatat perjalanan
peradilan militer di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga kini. Bab
ini secara khusus juga mencatat berbagai kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan UU
No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk pelanggaran atas prinsip-
14