menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
militer tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi, dan bahwa tindakan semacam itu harus diselidiki dan dituntut oleh pengadilan biasa. Pendekatan yang sama juga dapat ditemukan dalam kesimpulan observasi Komite Anti Penyiksaan (Kolombia, Guatemala, Yordania, Peru, Portugal dan Venezuela) dan Komite Hak Anak (Kolombia). 3. Posisi mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia 22. Saat ini juga sedang tumbuh konsensus mengenai perlunya mengecualikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi dari yurisdiksi pengadilan militer, dan untuk tidak menganggap pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa sebagai pelanggaran militer atau tindakan‐tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas. Inilah posisi yang dipegang oleh orang‐orang yang bertanggung jawab atas prosedur khusus sebagai berikut: Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan singkat dan sewenang‐wenang, Pelapor Khusus untuk penyiksaan, Pelapor Khusus untuk kemandirian para hakim dan pengacara, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk El Salvador, Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang‐Wenang, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk situasi pembela hak asasi manusia, Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk pengawasan situasi hak asasi manusia di Equatorial Guinea dan para pakar independen mengenai situasi hak asasi manusia di Guatemala dan Somalia. 4. Evolusi standar nasional 23. Saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi legislasi yang mengecualikan yurisdiksi pengadilan militer dalam hal pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi. Di beberapa negara, konstitusi dan undang‐undang fundamental menyatakan bahwa hanya 138
pengadilan sipil yang memiliki kompetensi untuk mengadili personel militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya di Bolivia (pasal 34), Haiti (pasal 42.3) dan Venezuela (pasal 29). Di negara‐negara lain, pengecualian ini dibuat di bawah undang‐undang biasa atau undang‐undang militer: Kolombia (Militer Penal Code dan Act on Genocide, Enforced Disappearances, Torture and Illicit Displacement of Populations), Guatemala (Dekrit No 41 Tahun 1996) dan Nikaragua. 139
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
militer tidak boleh memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi<br />
manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi, dan bahwa<br />
tindakan semacam itu harus diselidiki dan dituntut oleh pengadilan biasa.<br />
Pendekatan yang sama juga dapat ditemukan dalam kesimpulan observasi Komite<br />
Anti Penyiksaan (Kolombia, Guatemala, Yordania, Peru, Portugal dan Venezuela) dan<br />
Komite Hak Anak (Kolombia).<br />
3. Posisi mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia<br />
22. Saat ini juga sedang tumbuh konsensus mengenai perlunya mengecualikan<br />
pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan<br />
bersenjata atau polisi dari yurisdiksi pengadilan militer, dan untuk tidak menganggap<br />
pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa sebagai<br />
pelanggaran militer atau tindakan‐tindakan yang dilakukan dalam rangka<br />
melaksanakan tugas. Inilah posisi yang dipegang oleh orang‐orang yang bertanggung<br />
jawab atas prosedur khusus sebagai berikut: Pelapor Khusus untuk pembunuhan di<br />
luar proses hukum, pembunuhan singkat dan sewenang‐wenang, Pelapor Khusus<br />
untuk penyiksaan, Pelapor Khusus untuk kemandirian para hakim dan pengacara,<br />
Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk El Salvador, Kelompok Kerja untuk<br />
Penghilangan Paksa, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang‐Wenang,<br />
Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk situasi pembela hak asasi manusia,<br />
Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk pengawasan situasi hak asasi<br />
manusia di Equatorial Guinea dan para pakar independen mengenai situasi hak asasi<br />
manusia di Guatemala dan Somalia.<br />
4. Evolusi standar nasional<br />
23. Saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi legislasi yang<br />
mengecualikan yurisdiksi pengadilan militer dalam hal pelanggaran berat hak asasi<br />
manusia yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau polisi. Di beberapa<br />
negara, konstitusi dan undang‐undang fundamental menyatakan bahwa hanya<br />
138
Change language