menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
16. Semakin banyak konstitusi dan hukum fundamental yang membatasi yurisdiksi militer secara ketat [Kolombia (Pasal 213), Yunani (Pasal 96.4), Guatemala (Pasal 209), Haiti (Pasal 42 dan 267.3), Honduras (Pasal 90), Italia (Pasal 103), Meksiko (Pasal 13), Nikaragua (Pasal 93), Paraguay (Pasal 174) dan Venezuela (Pasal 49)] atau bahkan menghapuskan yurisdiksi militer dalam masa damai (Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Norwegia dan Swedia). B. Persidangan, oleh pengadilan militer, atas personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia 17. Di banyak negara, personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terus saja diadili oleh pengadilan militer. Praktik ini, yang merupakan salah satu penyebab utama impunitas, cenderung melanggar hak, yang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik, bagi setiap orang atas pemulihan yang efektif [Pasal 2, paragraf 3 (a)], atas sebuah pemeriksaan yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak (Pasal 14, paragraf 1) dan atas perlindungan dalam hukum (Pasal 26). Dalam hal ini, sebuah putusan yang menjadi preseden awal dan sangat terkenal, diputuskan pada tanggal 29 Maret 2001, oleh Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memutuskan bahwa tindakan membentuk sebuah pengadilan militer adalah tidak sesuai dengan konstitusi yang baru. Pengadilan Tinggi ini mengambil posisi yang tidak menyediakan kesempatan untuk mendua/ambigu sedikitpun. xxxiii Standar referensi internasional yang relevan dengan studi ini 136 (a) Yang dicakup oleh traktat 18. Konvensi Inter‐Amerika mengenai Penghilangan Paksa mengandung sebuah ketentuan (pasal IX) yang mana sesuai dengan pasal tersebut, pelaku penghilangan paksa “hanya boleh diadili dalam yurisdiksi yang kompeten menurut undang‐undang biasa di tiap negara, dengan mengecualikan yurisdiksi khusus lainnya, terutama yurisdiksi militer”.
(b) Yang tidak dicakup oleh traktat 19. Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang Terhadap Penghilangan Paksa, diadopsi oleh Majelis Umum dalam resolusinya 47/133 tanggal 18 Desember 1992 mengandung ketentuan serupa (Pasal 16, paragraf 2), seperti halnya Deklarasi Universal mengenai Kemandirian Peradilan (lihat atas, paragraf 11). 20. Indikasi lain dari kecenderungan semacam itu ada pada dua standar, yang saat ini sedang dalam proses perancangan, yang berurusan secara eksplisit dengan masalah tribunal militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua standar tersebut adalah: Serangkaian Prinsip Untuk Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Tindakan Memerangi Impunitas (prinsip 31) [lihat E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, tambahan II] dan Prinsip dan Panduan Dasar Mengenai Hak Atas Reparasi Bagi Para Korban Pelanggaran [Berat] Hak Asasi Manusia Dan Hukum Humaniter Internasional (prinsip 25) [lihat E/CN.4/1997/104, lampiran]. Perlu juga dicatat bahwa, dalam resolusinya No 1994/67, berjudul “Kelompok Pertahanan Sipil ”, Komisi HAM menyatakan bahwa “Pelanggaran yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh kelompok semacam itu berada di bawah yurisdiksi pengadilan sipil”. Sub‐Komisi telah mendorong negara‐ negara untuk memastikan bahwa pemeriksaan mengenai pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, serta tindakan hukum lain yang terkait, dilakukan oleh tribunal sipil (lihat, terutama, resolusi Sub‐Komisi No 1998/3). 2. Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (treaty bodies) 21. Dalam pertimbangannya mengenai laporan‐laporan periodik dari negara‐ negara tertentu (Bolivia, Brasilia, Cili, Kolombia, Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guatemala, Guinea, Lebanon, Peru dan Venezuela), Komite HAM telah secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa pengadilan 137
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
16. Semakin banyak konstitusi dan hukum fundamental yang membatasi<br />
yurisdiksi militer secara ketat [Kolombia (Pasal 213), Yunani (Pasal 96.4), Guatemala<br />
(Pasal 209), Haiti (Pasal 42 dan 267.3), Honduras (Pasal 90), Italia (Pasal 103),<br />
Meksiko (Pasal 13), Nikaragua (Pasal 93), Paraguay (Pasal 174) dan Venezuela (Pasal<br />
49)] atau bahkan menghapuskan yurisdiksi militer dalam masa damai (Austria,<br />
Denmark, Prancis, Jerman, Norwegia dan Swedia).<br />
B. Persidangan, oleh pengadilan militer, atas personel militer yang didakwa<br />
melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia<br />
17. Di banyak negara, personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran<br />
berat hak asasi manusia terus saja diadili oleh pengadilan militer. Praktik ini, yang<br />
merupakan salah satu penyebab utama impunitas, cenderung melanggar hak, yang<br />
dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik, bagi setiap<br />
orang atas pemulihan yang efektif [Pasal 2, paragraf 3 (a)], atas sebuah pemeriksaan<br />
yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak (Pasal 14, paragraf 1)<br />
dan atas perlindungan dalam hukum (Pasal 26). Dalam hal ini, sebuah putusan yang<br />
menjadi preseden awal dan sangat terkenal, diputuskan pada tanggal 29 Maret<br />
2001, oleh Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memutuskan bahwa tindakan<br />
membentuk sebuah pengadilan militer adalah tidak sesuai dengan konstitusi yang<br />
baru. Pengadilan Tinggi ini mengambil posisi yang tidak menyediakan kesempatan<br />
untuk mendua/ambigu sedikitpun. xxxiii<br />
Standar referensi internasional yang relevan dengan studi ini<br />
136<br />
(a) Yang dicakup oleh traktat<br />
18. Konvensi Inter‐Amerika mengenai Penghilangan Paksa mengandung sebuah<br />
ketentuan (pasal IX) yang mana sesuai dengan pasal tersebut, pelaku penghilangan<br />
paksa “hanya boleh diadili dalam yurisdiksi yang kompeten menurut undang‐undang<br />
biasa di tiap negara, dengan mengecualikan yurisdiksi khusus lainnya, terutama<br />
yurisdiksi militer”.
Change language