menerobos%20jalan%20buntu

Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan
Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika
15. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter‐Amerika, dalam sebuah kasus yang
terkait dengan seorang warga sipil yang diadili atas tindakan terorisme oleh sebuah
pengadilan militer, menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan
militer adalah bertentangan dengan hak atas sebuah persidangan yang jujur dan adil,
dan bertentangan dengan prinsip “hakim natural”. xxviii Di bidangnya, Komisi Hak
Asasi Manusia Inter‐Amerika selalu menganggap bahwa pengadilan militer tidak
memenuhi persyaratan kemandirian dan ketidak berpihakan yang disyaratkan oleh
Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Amerika mengenai
Hak dan Kewajiban Manusia. xxix Sebagai contoh, ia menganggap bahwa sebuah
pengadilan militer khusus bukanlah pengadilan yang independen dan tidak berpihak
karena pengadilan tersebut merupakan bawahan/subordinat dari Kementerian
Pertahanan, dan karenanya, bawahan dari lembaga eksekutif. xxx Ia juga
menganggap bahwa persidangan warga sipil, terutama atas pelanggaran politik, oleh
pengadilan militer merupakan pelanggaran terhadap hak orang tersebut atas
pengadilan yang independen dan tidak berpihak. xxxi Baru‐baru ini, dalam resolusinya
yang berjudul “Terorisme dan Hak Asasi Manusia” tanggal 12 Desember 2001, Komisi
Inter‐Amerika menegaskan bahwa “pengadilan militer tidak boleh mengadili warga
sipil, kecuali apabila pengadilan sipil tidak ada atau apabila persidangan oleh
pengadilan semacam itu secara material tidaklah mungkin dilakukan. Bahkan dalam
kondisi semacam itupun, komisi menyatakan bahwa persidangan harus tetap
menghormati jaminan minimum yang telah ditetapkan di bawah hukum
internasional, yang mencakup non‐diskriminasi antar warga negara, […], hak
mendapatkan hakim yang tidak berpihak, penghormatan atas hak‐hak pembelaan,
terutama hak untuk dibantu oleh pengacara yang dipilih secara bebas, dan akses
bagi terdakwa atas bukti‐bukti yang melawannya dengan diberikan kesempatan
untuk menguji bukti‐bukti tersebut”. xxxii
5. Evolusi standar-standar nasional
135