menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
Setelah putusan tersebut, Inggris merubah legislasinya yang berkaitan dengan hal tadi (lihat di bawah, bab II, paragraf B). 134
Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika 15. Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter‐Amerika, dalam sebuah kasus yang terkait dengan seorang warga sipil yang diadili atas tindakan terorisme oleh sebuah pengadilan militer, menganggap bahwa persidangan warga sipil oleh pengadilan militer adalah bertentangan dengan hak atas sebuah persidangan yang jujur dan adil, dan bertentangan dengan prinsip “hakim natural”. xxviii Di bidangnya, Komisi Hak Asasi Manusia Inter‐Amerika selalu menganggap bahwa pengadilan militer tidak memenuhi persyaratan kemandirian dan ketidak berpihakan yang disyaratkan oleh Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Amerika mengenai Hak dan Kewajiban Manusia. xxix Sebagai contoh, ia menganggap bahwa sebuah pengadilan militer khusus bukanlah pengadilan yang independen dan tidak berpihak karena pengadilan tersebut merupakan bawahan/subordinat dari Kementerian Pertahanan, dan karenanya, bawahan dari lembaga eksekutif. xxx Ia juga menganggap bahwa persidangan warga sipil, terutama atas pelanggaran politik, oleh pengadilan militer merupakan pelanggaran terhadap hak orang tersebut atas pengadilan yang independen dan tidak berpihak. xxxi Baru‐baru ini, dalam resolusinya yang berjudul “Terorisme dan Hak Asasi Manusia” tanggal 12 Desember 2001, Komisi Inter‐Amerika menegaskan bahwa “pengadilan militer tidak boleh mengadili warga sipil, kecuali apabila pengadilan sipil tidak ada atau apabila persidangan oleh pengadilan semacam itu secara material tidaklah mungkin dilakukan. Bahkan dalam kondisi semacam itupun, komisi menyatakan bahwa persidangan harus tetap menghormati jaminan minimum yang telah ditetapkan di bawah hukum internasional, yang mencakup non‐diskriminasi antar warga negara, […], hak mendapatkan hakim yang tidak berpihak, penghormatan atas hak‐hak pembelaan, terutama hak untuk dibantu oleh pengacara yang dipilih secara bebas, dan akses bagi terdakwa atas bukti‐bukti yang melawannya dengan diberikan kesempatan untuk menguji bukti‐bukti tersebut”. xxxii 5. Evolusi standar-standar nasional 135
- Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
Setelah putusan tersebut, Inggris merubah legislasinya yang berkaitan dengan hal<br />
tadi (lihat di bawah, bab II, paragraf B).<br />
134
Change language