menerobos%20jalan%20buntu

Perubahan atas peradilan militer ini menjadi agenda mendesak, mengingat
kompleksitas permasalahan yang muncul dari pemberlakuan aturan ini dan menjadi
salah satu sumber masalah impunitas utama.
Meski telah terjadi sedikit perubahan terkait reformasi sistem peradilan militer di
Indonesia, sulit untuk menjustifikasi bahwa reformasi sistem peradilan militer telah
menghasilkan kemajuan yang berarti dalam konteks pemenuhan prinsip fair trial,
independensi, dan imparsialitas sistem peradilan yang lebih luas, serta menghadirkan
rasa keadilan bagi para korban terkait langgengnya rantai impunitas di Indonesia,
khususnya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel militer.
Upaya-upaya melakukan reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu
langkah progresif. Meski demikian, prosesnya melalui banyak hambatan baik dalam
upaya pencanangan maupun proses pembahasan di DPR dan pemerintah. Hingga kini
tampaknya belum ada komitmen dan sikap penegasan yang sama antar institusi
negara. RUU Revisi Peradilan Militer merupakan salah RUU yang tercantum dalam
paket perundang-undangan Reformasi sektor keamanan di Indonesia. Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005 dan 2006 memandatkan pembahasan RUU
Revisi Peradilan Militer ini. Sayangnya pembahasan RUU Peradilan Militer ini hilang
dalam prolegnas selanjutnya. Sementara itu Panitia Khusus RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dibentuk
tahun 2005. Tetapi hingga akhir masa kerja DPR 2004-2009, belum juga terjadi kata
sepakat antara DPR dan pemerintah. Alhasil, parlemen RI belum juga berhasil
mengesahkan undang-undang baru tentang peradilan militer ini.
Meski demikian, DPR RI periode 2009-2014 juga tidak menetapkan undang-undang
ini menjadi salah satu menjadi prioritas utama dengan memasukkan dalam agenda
Prolegnas 2010. Langkah-langkah maju dalam pembahasan sebelumnya tidak
ditindaklanjuti dengan mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan
kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan penuntutan, dengan mendasarkan diri pada
ketertundukan reformasi militer serta ketaatan terhadap sistem pidana terpadu
(criminal justice system). Hal ini merupakan langkah mundur dalam upaya reformasi
TNI. Selain itu, ketidakjelasan penegasan atas perubahan undang-undang ini akan
membuat persoalan impunitas di Indonesia semakin akut.
Pada akhirnya upaya untuk mengkritisi UU Peradilan Militer bisa dilihat sebagai
upaya untuk melihat bahwa militer di Indonesia sebagai kekuatan yang otonom dan
tidak terjamah oleh ukuran ideal demokrasi.
I.2. Metodologi
Kajian ini memfokuskan diri pada tema reformasi peradilan militer sebagai salah satu
agenda mendesak dalam reformasi TNI. Sebagai salah satu mandat perubahan, tema
13