menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
I. TIPOLOGI KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DAN EVOLUSINYA A. Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer 5. Tiga skenario akan dibahas di sini: (a) Persidangan terhadap warga sipil yang memiliki ikatan dengan militer (pengikut kamp dan pegawai sipil yang bekerja di kemiliteran); (b) Persidangan terhadap warga sipil atas pelanggaran yang dilakukan secara bersama‐sama oleh warga sipil dan anggota militer. Skenario ini terdiri dari empat situasi yang berbeda: pelanggaran itu bersifat militer saja (dalam kasus ini, warga sipil umumnya dituntut sebagai kaki tangan); pelanggaran itu tidak bersifat militer saja dan melibatkan pelanggaran di bawah hukum umum; tempat terjadinya pelanggaran dilakukan berada di bawah yurisdiksi teritorial tribunal militer; atau korban merupakan anggota angkatan bersenjata (kompetensi pribadi pasif dari pengadilan militer); (c) Persidangan terhadap warga sipil yang tidak memiliki kaitan fungsional dengan militer dan tidak tercakup dalam skenario kedua tetapi berada di bawah pengadilan militer dalam situasi sebagai berikut: korban pelanggaran adalah anggota militer (kompetensi pribadi pasif dari tribunal militer); pelanggaran melibatkan properti militer atau fasilitas militer; atau tempat di mana pelanggaran dilakukan merupakan wilayah militer (yurisdiksi teritorial pengadilan militer). Hal‐hal di atas merupakan kriteria bagi yurisdiksi yang secara tradisional diterapkan oleh negara yang memiliki pengadilan militer, terutama di masa damai. 126
6. Pengalaman menunjukkan bahwa penafsiran luas mengenai berbagai kriteria yurisdiksi, terutama ketika negara dinyatakan dalam kondisi perang atau darurat, justru memperluas yurisdiksi pengadilan militer. Pada situasi ini, kegiatan mereka semakin sedikit yang berupa mengadili personel militer dan justru semakin banyak yang pada awalnya mengadili musuh bersenjata dan berlanjut mengadili warga sipil yang menunjukkan penentangan mereka dengan mempraktikkan hak‐hak mereka secara damai, yang mana hak‐hak tersebut diakui dan dijamin oleh standar dan prosedur internasional, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berkumpul dan melakukan demonstrasi. 1. Standar-standar referensi internasional yang relevan dengan studi (a) Dicakup oleh traktat 7. Ini mencakup ketentuan mengenai hak atas persidangan yang adil dan jaminan hukum yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik tanggal 16 Desember 1966 (untuk selanjutnya disebut “Kovenan”) [Pasal 14], Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tanggal 22 November 1969 (Pasal 8), Konvensi Europa tentang Hak Asasi Manusia tanggal 4 November 1950 (Pasal 6), dan Piagam Afrika tentang Hak‐Hak Asasi Manusia dan Hak‐Hak Rakyat tanggal 27 Juni 1981 (Pasal 7). Perlu dicatat bahwa, meskipun instrumen‐instrumen ini tidak merujuk secara eksplisit kepada pengadilan militer, badan‐badan perjanjian internasional/treaty bodies secara bertahap telah mengembangkan sebuah interpretasi terbatas atas yurisdiksi pengadilan militer. (b) Tidak dicakup oleh traktat 127
- Page 75 and 76: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 77 and 78: Sampai pada awal tahun 2007, proses
- Page 79 and 80: Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82: IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122: MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125: (b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
6. Pengalaman menunjukkan bahwa penafsiran luas mengenai berbagai<br />
kriteria yurisdiksi, terutama ketika negara dinyatakan dalam kondisi perang atau<br />
darurat, justru memperluas yurisdiksi pengadilan militer. Pada situasi ini, kegiatan<br />
mereka semakin sedikit yang berupa mengadili personel militer dan justru semakin<br />
banyak yang pada awalnya mengadili musuh bersenjata dan berlanjut mengadili<br />
warga sipil yang menunjukkan penentangan mereka dengan mempraktikkan hak‐hak<br />
mereka secara damai, yang mana hak‐hak tersebut diakui dan dijamin oleh standar<br />
dan prosedur internasional, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berkumpul<br />
dan melakukan demonstrasi.<br />
1. Standar-standar referensi internasional yang relevan dengan studi<br />
(a) Dicakup oleh traktat<br />
7. Ini mencakup ketentuan mengenai hak atas persidangan yang adil dan<br />
jaminan hukum yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil<br />
dan Politik tanggal 16 Desember 1966 (untuk selanjutnya disebut “Kovenan”) [Pasal<br />
14], Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tanggal 22 November 1969 (Pasal<br />
8), Konvensi Europa tentang Hak Asasi Manusia tanggal 4 November 1950 (Pasal 6),<br />
dan Piagam Afrika tentang Hak‐Hak Asasi Manusia dan Hak‐Hak Rakyat tanggal 27<br />
Juni 1981 (Pasal 7). Perlu dicatat bahwa, meskipun instrumen‐instrumen ini tidak<br />
merujuk secara eksplisit kepada pengadilan militer, badan‐badan perjanjian<br />
internasional/treaty bodies secara bertahap telah mengembangkan sebuah<br />
interpretasi terbatas atas yurisdiksi pengadilan militer.<br />
(b) Tidak dicakup oleh traktat<br />
127
Change language