menerobos%20jalan%20buntu

Pendahuluan
1. Sejak tahun 1960an, Sub‐Komisi telah memainkan peranan sebagai perintis
dalam menarik perhatian Komisi Hak Asasi Manusia kepada munculnya risiko
pelanggaran hak asasi manusia ketika peradilannya dilaksanakan oleh pengadilan
militer. Sub‐Komisi telah mempertimbangkan tiga tema, yang mengambil bentuk
studi mengenai:
(a) Kesetaraan dalam administrasi peradilan (lihat laporan yang
diserahkan di tahun 1969 oleh Mr. Rannat: E/CN.4/Sub.2/296/Rev.1);
(b) Implikasi bagi hak asasi manusia dari situasi yang dikenal sebagai
kondisi bahaya atau darurat (lihat laporan Ms. Questiaux: E/CN.4/Sub.2/1982/15);
(c) Hak asasi manusia dan keadaan darurat (lihat dokumen yang
dibuat oleh Mr. Despouy: E/CN.4/Sub.2/1985/19).
2. Dalam paragraf 140 pada studinya mengenai kesetaraan dalam administrasi
peradilan, Mr. Rannat mencatat munculnya risiko pelanggaran “ketika pengadilan
militer diberikan yurisdiksi atas warga sipil”, yang membuatnya bertanya‐tanya
mengenai apakah anggota militer tidak diadili, pada banyak kasus, apabila tidak pada
sebagian besar sistem peradilan, sesuai dengan bentuk inferior atas suatu prosedur.
Kedua hal inilah yang menjadi tema utama dalam studinya.
3. Hasrat untuk memiliki hukum spesifik dan yurisdiksi khusus bagi personel
militer berawal sejak masa lampau, ketika terdapat kebingungan total antara
123