menerobos%20jalan%20buntu

More documents

Recommendations

Info

Tambahan ADMINISTRASI PERADILAN Perihal Administrasi Peradilan melalui Pengadilan Militer Laporan diserahkan oleh Mr. Louis Joinet sesuai putusan Sub-Komisi no. 2001/103 120 ISI Paragraf Pendahuluan ............................................................................................... 1 ‐ 4 I. TIPOLOGI YURISDIKSI TRIBUNAL MILITER DAN EVOLUSINYA .............................................................. 5 ‐23 A. Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer.................................... 5 ‐ 16 B. Persidangan oleh pengadilan militer atas personel militer yang didakwa melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia .................................................................................. 17 ‐ 23 II. TIPOLOGI KOMPOSISI PENGADILAN
MILITER DAN EVOLUSINYA .................................................................... 24 ‐ 27 A. Sebagian besar yurisdiksi militer............................................................ 25 B. Yurisdiksi yang cenderung ke arah komposisi campuran atas warga sipil dan personel militer ..................................................... 26 C. Sebagian besar yurisdiksi sipil ............................................................... 27 III. KESIMPULAN .......................................................................................... 28 121
Page 1 and 2:
MENEROBOS JALAN BUNTU KAJIAN TERHAD
Page 3 and 4:
SEKAPUR SIRIH KontraS (Komisi untuk
Page 5 and 6:
Buku hasil kajian tentang Peradilan
Page 7 and 8:
f. Melanggar Prinsip Peradilan yang
Page 9 and 10:
menghargai dan melindungi HAM. Hal
Page 11 and 12:
Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Inte
Page 13 and 14:
Perubahan atas peradilan militer in
Page 15 and 16:
prinsip internasional. Bab keempat,
Page 17 and 18:
Sistem peradilan militer tidak diat
Page 19 and 20:
Operasionalisasi sistem peradilan m
Page 21 and 22:
Ketentuan ini juga ditegaskan oleh
Page 23 and 24:
wajib militer berdasarkan suatu key
Page 25 and 26:
“Any person against whom proceedi
Page 27 and 28:
internasional -baik di tingkat inte
Page 29 and 30:
Di luar dua isu di atas; pelanggara
Page 31 and 32:
Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tenta
Page 33 and 34:
Kewenangan konstitusional negara un
Page 35 and 36:
preventif berulangnya pelanggaran H
Page 37 and 38:
BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA
Page 39 and 40:
Aturan hukum terkait dengan militer
Page 41 and 42:
Dalam sumber hukum sebagaimana yang
Page 43 and 44:
umumnya menangani baik perkara perd
Page 45 and 46:
Pengadilan militer model ini bertah
Page 47 and 48:
acara pidana dan hukum acara gugata
Page 49 and 50:
pidana yang dilakukan sipil dan mil
Page 51 and 52:
Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
Page 53 and 54:
Berdasarkan kompentensi subjektifny
Page 55 and 56:
dan keamanan negara. Sesungguhnya a
Page 57 and 58:
g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
Page 59 and 60:
g. menentukan perkara untuk diseles
Page 61 and 62:
Menghukum yang bersangkutan dengan
Page 63 and 64:
hukum berdasarkan ketentuan peratur
Page 65 and 66:
orang menjadi korban dalam penculik
Page 67 and 68:
pernah ada rekonstruksi yang dilaku
Page 69 and 70: PPRM bertujuan untuk menghalau luas
Page 71 and 72: “Saya mempertanyakan peradilan mi
Page 73 and 74: tahu. Jadi kami memang benar - bena
Page 75 and 76: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
Page 77 and 78: Sampai pada awal tahun 2007, proses
Page 79 and 80: Pembacaan putusan itu disampaikan K
Page 81 and 82: IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
Page 83 and 84: Marpaung Panahatan, seorang sipil,
Page 85 and 86: menyalahi prinsip asas imparsialita
Page 87 and 88: ahwa tersangka yang bersalah tidak
Page 89 and 90: oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
Page 91 and 92: RI terkait kendala dalam RUU peruba
Page 93 and 94: RUU tentang Hukum Disiplin Militer
Page 95 and 96: Perdebatan lain yang muncul adalah
Page 97 and 98: V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
Page 99 and 100: Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
Page 101 and 102: Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
Page 103 and 104: 6. Panja menyepakati penggunaan ist
Page 105 and 106: terbalik dari kondisi ini ialah jik
Page 107 and 108: BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
Page 109 and 110: Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
Page 111 and 112: PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
Page 113 and 114: Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
Page 115 and 116: Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
Page 117 and 118: awah hukum internasional) adalah pr
Page 119: dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
Page 123 and 124: Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
Page 125 and 126: (b) Kecenderungan untuk memperluas
Page 127 and 128: 6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
Page 129 and 130: Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
Page 131 and 132: dari pengadilan semacam itu menuju
Page 133 and 134: warga sipil, undang‐undang intern
Page 135 and 136: Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
Page 137 and 138: (b) Yang tidak dicakup oleh traktat
Page 139 and 140: pengadilan sipil yang memiliki komp
Page 141 and 142: B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
Page 143 and 144: kompetensi kepada pengadilan nasion
Page 145 and 146: 33. Di banyak negara, para korban t
Page 147 and 148: atasan mengetahui atau memiliki ala
Page 149 and 150: xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
Page 151 and 152: ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
Page 171 and 172:
39. Setidaknya, seperti dinyatakan
Page 173 and 174:
seluruh atau sebagian anggota penga
Page 175 and 176:
48. Prinsip-prinsip ini secara jela
Page 177 and 178:
(di mana pada tahun 1996 mempertany
Page 179 and 180:
B. Organisasi pengadilan militer 57
Page 181 and 182:
kriminal biasa. Review konstitusion
Page 183 and 184:
hadapan pengadilan militer serta se
Page 185 and 186:
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
Page 187 and 188:
REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
Page 189 and 190:
REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
Page 191 and 192:
(b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
Page 193 and 194:
Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
Page 195 and 196:
Juga menegaskan bahwa setiap orang
Page 197 and 198:
RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
Page 199 and 200:
internasional tidak diterapkan. Seb
Page 201 and 202:
kondisi yang mendasarinya harus men
Page 203 and 204:
Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
Page 205 and 206:
orang yang diadili atas pelanggaran
Page 207 and 208:
Prinsip No 11 Rezim penjara militer
Page 209 and 210:
dari investigasi awal hingga ke pen
Page 211 and 212:
pengadilan, serta harus dijamin sem
Page 213 and 214:
(c) Memiliki akses pada pemulihan y
Page 215 and 216:
Hukum internasional menerapkan atur
Page 217 and 218:
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
Page 219 and 220:
kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
Page 221 and 222:
Kronik Perkembangan Peradilan Milit
Page 223 and 224:
2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
Page 225 and 226:
2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
Page 227 and 228:
akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
Page 229 and 230:
penting untuk melakukan evaluasi ek
Page 231 and 232:
undang ini [pada bulan September 20
Page 233 and 234:
3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
Page 235 and 236:
umum. Di negara-negara demokrasi, t
Page 237 and 238:
Lebih dari itu, segala kemajuan ref
Page 239 and 240:
akyat dalam konteks perang gerilya
Page 241 and 242:
terdakwa tersebut. Oleh karena itu
Page 243 and 244:
Pemerintah agar memberikan hak atas
Page 245 and 246:
1. Bahwa peristiwa penembakan terha
Page 247 and 248:
1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
Page 249 and 250:
9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
Page 251 and 252:
Delapan Tahun Tragedi 28 September
Page 253 and 254:
Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
Page 255 and 256:
Demikian hal ini disampaikan Terima
Page 257 and 258:
Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
Page 259 and 260:
keamanan di Indonesia. Karena bagai
Page 261 and 262:
penegakan HAM dan demokrasi pemerin
Page 263 and 264:
sikap yang jelas terhadap tindak la
Page 265 and 266:
Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
Page 267 and 268:
pada masa darurat militer, serta pe
Page 269 and 270:
KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
Page 271 and 272:
Kami menyambut baik janji Pangdam V
Page 273 and 274:
Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
Page 275 and 276:
keamanan. Dengan demikian seolah-ol
Page 277 and 278:
2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
Page 279 and 280:
A. Pengaturan kewenangan peradilan
Page 281 and 282:
Adanya pembenaran moralitas dan huk
Page 283 and 284:
pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
Page 285:
• Dibentuknya peradilan khusus ba
show all

menerobos%20jalan%20buntu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?