menerobos%20jalan%20buntu

Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah
karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan independensi peradilan. Namun,
kemajuan juga terjadi dengan lahirnya UU No 34 Tahun 2004 yang menegaskan
adanya pemisahan yurisdiksi pidana militer dengan pidana umum yang dilakukan
oleh seorang anggota TNI, di mana prosesnya harus ditangani oleh pengadilan militer
dan melalui mekanisme pengadilan (sipil) umum. Ketentuan tata pembenahan
institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat
akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang
dilakukan anggotanya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:
12
“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan
peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang
diatur dengan undang-undang.”7
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat
undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.”8
Sebetulnya Indonesia sudah memiliki UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.9 Namun undang-undang ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar.
Undang-undang ini tidak sesuai dengan standar penghormatan HAM bahkan justru
tidak mendukung upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Hingga saat ini,
segala tindak kejahatan yang dilakukan seorang anggota TNI, baik pidana umum
maupun pidana militer, diadili lewat suatu pengadilan militer khusus. Pengecualian
berlaku bagi tindak pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh anggota militer. UU
No 26 Tahun 2000 Pasal 49 menyatakan:
“Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan
Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal
123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat menurut undang-undang ini.”
7
Undang-Undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2).
8
Undang-Undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 74 ayat (1). Selama
belum ada undang-undang peradilan militer yang baru belum terbentuk, maka yang berlaku
tetap sistem peradilan militer yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang No 31/1997
tentang Peradilan Militer.
9
Undang-undang ini disahkan pada Tanggal: 15 Oktober 1997 (Jakarta, Sumber: LN 1997/84;
TLN NO.3713).