menerobos%20jalan%20buntu

dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa, Kelompok Kerja untuk
Penahanan Sewenang‐Wenang, Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk Situasi
Pembela Hak Asasi Manusia/Human Rights Defenders, Perwakilan Khusus Sekretaris
Jenderal untuk El Salvador, dan juga posisi yang dipegang oleh para pakar
independen untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Guatemala dan Somalia, dan
Perwakilan Khusus Komisi Hak Asasi Manusia untuk Pengawasan Situasi Hak Asasi
Manusia di Equatorial Guinea.
Standar-standar nasional
Saat ini semakin banyak negara yang mengadopsi legislasi yang
mengecualikan yurisdiksi pengadilan militer dalam hal pelanggaran serius hak asasi
manusia yang dilakukan oleh anggota militer (atau polisi). Di beberapa negara,
konstitusi dan hukum fundamental menyatakan bahwa hanya pengadilan sipil yang
memiliki kompetensi untuk mengadili personel militer yang bertanggung jawab atas
pelanggaran hak asasi manusia, seperti halnya di Bolivia (Pasal 34), Haiti (Pasal 42.3)
dan Venezuela (Pasal 29). Di negara‐negara lain, pengecualian ini dibuat di bawah
hukum pidana biasa atau hukum pidana militer: di Kolombia (Military Penal Code
dan the Act on Genocide, Enforced Disappearances, Torture and Illicit Displacement
of Populations), di Guatemala (Dekrit No 41 Tahun 1996) dan di Nikaragua.
119