menerobos%20jalan%20buntu

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, tambahan II] dan prinsip dan panduan dasar
mengenai hak atas reparasi bagi korban pelanggaran (berat) hak asasi manusia dan
hukum humaniter internasional (prinsip 25) [lihat E/CN.4/1997/104, lampiran]. Kita
juga harus mengingat resolusi Komisi HAM 1994/67, berjudul “Kelompok pertahanan
sipil”, dan resolusi Sub‐Komisi yang membahas perihal yang sama, terutama resolusi
1998/3, yang di dalamnya negara didorong untuk menjamin bahwa pemeriksaan
mengenai pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, serta tindakan hukum
terkait lainnya, dilakukan oleh pengadilan sipil.
118
Kasus-kasus hukum dari badan perjanjian internasional (treaty bodies)
Dalam pertimbangannya atas laporan‐laporan periodik, Komite Hak Asasi
Manusia secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa pengadilan militer tidak
boleh memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran serius hak asasi manusia
yang dilakukan oleh anggota militer (atau polisi), dan bahwa tindakan semacam itu
harus diselidiki dan dituntut oleh pengadilan biasa (Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia,
Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guatemala, Guinea,
Lebanon, Peru dan Venezuela). Pendekatan yang sama juga dapat ditemukan dalam
observasi kesimpulan Komite Anti Penyiksaan (Kolombia, Guatemala, Yordania, Peru,
Portugal dan Venezuela) dan Komite Hak Anak (Kolombia).
Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia
Saat ini juga sedang berkembang konsensus mengenai perlunya
mengecualikan pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota
militer (atau polisi) dari yurisdiksi tribunal militer, dan untuk tidak menganggap
pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa sebagai
pelanggaran militer atau tindakan‐tindakan yang dilakukan dalam rangka
melaksanakan tugas. Inilah posisi yang dipegang oleh Pelapor Khusus untuk
Pembunuhan di Luar Proses Hukum, Pembunuhan Singkat, dan Sewenang‐Wenang,
Pelapor Khusus untuk Penyiksaan, Pelapor Khusus untuk Independensi para Hakim