menerobos%20jalan%20buntu

awah hukum internasional) adalah praktik yang saat ini terjadi di banyak negara.
Praktik ini seringkali menjadi sumber impunitas. Praktik ini menguji pelaksanaan hak
atas pemulihan efektif/effective remedy (Pasal 2, paragraf 3 (a), Kovenan
Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik), hak atas pemeriksaan yang adil oleh
pengadilan yang independen dan tidak berpihak/imparsial (Pasal 14, paragraf 1,
Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan Politik) dan hak atas perlindungan
hukum yang setara (Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil dan
Politik).
Standar-standar referensi internasional yang relevan dengan studi
1. Dicakup oleh traktat
Deklarasi Perlindungan bagi Setiap Orang terhadap Penghilangan Paksa, yang
diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya 47/133 tanggal 18 Desember
1992, menyatakan bahwa orang‐orang yang diduga bertanggung jawab atas
penghilangan paksa “hanya boleh diadili oleh pengadilan biasa yang kompeten di
tiap negara, dan bukan oleh pengadilan khusus lainnya, terutama pengadilan militer”
(pasal 16, paragraf 2). Pasal IX Konvensi Inter‐Amerika untuk Penghilangan Paksa
juga mengandung ketentuan serupa.
2. Tidak dicakup oleh traktat
Deklarasi Universal tentang Independensi Peradilan menyatakan bahwa “yurisdiksi
pengadilan militer harus dibatasi pada pelanggaran militer yang dilakukan oleh
personel militer. Harus selalu ada hak untuk naik banding dari pengadilan semacam
itu ke pengadilan banding yang memiliki kualifikasi hukum” [pasal 2.06 (e)]. Dalam
hal ini, ada dua draf standar yang harus diperhatikan: serangkaian prinsip untuk
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui tindakan memerangi
impunitas (prinsip 31 mengenai batasan terhadap yurisdiksi pengadilan militer) [lihat
117