menerobos%20jalan%20buntu

semata‐mata bersifat militer dan melibatkan pelanggaran terhadap hukum umum;
tempat di mana pelanggaran dilakukan berada di bawah yurisdiksi teritorial
pengadilan militer; atau korban merupakan anggota militer (kompetensi personal
pasif tribunal militer).
(c) Persidangan terhadap warga sipil yang tidak memiliki ikatan
fungsional dengan militer dan yang tidak tercakup dalam skenario kedua tetapi
berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer. Hal‐hal berikut penting untuk
dibedakan: korban pelanggaran merupakan anggota militer (kompetensi personal
pasif tribunal militer); pelanggaran melibatkan properti militer atau fasilitas militer;
tempat di mana pelanggaran dilakukan adalah wilayah militer atau wilayah lain yang
berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer (yurisdiksi teritorial tribunal militer).
Namun demikian, skenario yang paling sering terjadi yaitu berupa pemberian kepada
pengadilan militer yurisdiksi atas warga sipil untuk pelanggaran undang‐undang
umum, terutama untuk pelanggaran politik atau semacamnya (pemberontakan,
tindakan menghasut dan seterusnya).
114
Standar referensi internasional yang relevan dengan studi
1. Dicakup oleh traktat
Pernyataan mengenai hak atas sebuah peradilan yang adil (fair trial) dan
jaminan hukum yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak‐Hak Sipil
dan Politik (pasal 14), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 8),
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6) dan Piagam Afrika tentang Hak‐
Hak Asasi Manusia dan Hak‐Hak Rakyat (Pasal 7) tidak membuat referensi eksplisit ke
arah pengadilan militer. Meskipun begitu, perjanjian‐perjanjian yang ada telah
mengembangkan sebuah interpretasi terbatas mengenai hal tersebut.
2. Tidak dicakup oleh traktat/perjanjian internasional