menerobos%20jalan%20buntu

adan HAM internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik-
karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan
yang kompeten, imparsial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam berbagai
instrumen HAM internasional. Indonesia yang kini semakin aktif dalam mekanisme
HAM internasional dan juga menjadi acuan model terbaik untuk urusan HAM di
tingkat regional dan volume yang cukup besar akan ratifikasi instrumen HAM
penting.
Sayangnya DPR RI periode 2004-2009 bersama dengan pemerintah gagal
menuntaskan agenda revisi peradilan militer, meski tuntutan publik sudah cukup besar
dan telah dimandatkan oleh ketentuan hukum lainnya. Diharapkan dengan adanya
program re-orientasi DPR periode 2009-2014 ini tidak mengulangi kegagalan dan
kegagapan dalam menyusun agenda prolegnas berikutnya. KontraS juga mengajak
kepada seluruh pemerhati reformasi sektor keamanan, reformasi peradilan, dan
masyarakat luas untuk terus mengawal proses ini agar tidak semata-mata kita
memiliki postur pertahanan yang kuat dan mampu mempertahankan teritori NKRI,
namun juga kita memiliki rangkaian sistem kebijakan yang saling mendukung,
akuntabel, pro pada pemajuan dan perlindungan HAM, serta mengedepankan prinsipprinsip
demokratis, non-diskriminasi atau perlakuan yang sama dan sederajat bagi
setiap orang di muka hukum.
110