menerobos%20jalan%20buntu

Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(ICESCR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
(ICERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), dan
Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Beberapa kali Pemerintah RI juga mengundang
mekanisme Special Procedure untuk datang melakukan monitoring dan memberikan
masukan terhadap suatu isu HAM di Indonesia, salah satunya khusus mengenai
penguatan dan reformasi sektor hukum, yaitu Special Rapporteur on the Independence
of Judges and Lawyers, Dato’ Param Cumaraswamy yang berkunjung pada 15-24 Juli
2002.6 Dalam laporan resminya tentang Indonesia, Report on the Mission to
Indonesia, E/CN.4/2003/65/Add., 13 Januari 2003, SR on the Independence of the
Judges and Lawyers menyoroti lemahnya independensi sistem peradilan Indonesia,
khususnya dari pengaruh pihak pemerintah/eksekutif (paragraf 81-83). Meski tidak
secara eksplisit, Special Rapporteur ini juga mengobservasi dan mengevaluasi sistem
peradilan militer Indonesia.
Di samping berjalannya sebagian agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK),
proliferasi legislasi dan reformasi institusional terkait administrasi peradilan juga
terjadi. Pemisahan kekuasaan antara eksekustif, legislatif, dan yudikatif mulai
dilakukan secara bertahap; kekuasaan peradilan yang di zaman Orde Baru masih
terkait dengan struktur di eksekutif (Departemen Kehakiman) kemudian dialihkan di
bawah satu atap, Mahkamah Agung. Di sisi lain muncul sistem peradilan khusus
untuk menangani jenis kejahatan khusus seperti tindak pidana korupsi dan
pelanggaran berat HAM yang berimplikasi pada pembatasan yuridiksi sistem
peradilan militer yang lama.
Secara khusus agenda reformasi sistem peradilan militer di Indonesia tertera pada
Pasal 3 ayat 4(a) TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:
”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan
militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada
kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana
umum.”
Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6 Lihat Report on the Mission to Indonesia, E/CN.4/2003/65/Add., 13 Januari 2003
11