menerobos%20jalan%20buntu

Dalam praktiknya, kalaupun terjadi pemeriksaan terhadap para panglima atau
komandan hal ini sangat sulit dalam pengadilan militer untuk memeriksa para atasan
militer yang dianggap tahu dan harus bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan para
hakim berpangkat lebih rendah dari para panglima militer. Kalaupun untuk
memeriksa komandan, hal tersebut tidak dilakukan lewat pengadilan militer,
sebagaimana yang terjadi terhadap Panglima Kostrad Prabowo Subianto dan
Komandan Jenderal Kopassus Muchdi PR berkaitan dengan peristiwa penculikan
aktivis 1997/1998. Mekanisme yang diambil adalah Dewan Kehormatan Perwira
(DKP). Hasilnya seperti terungkap di atas: tertutup dan tidak pernah diketahui oleh
publik. Adapun hukumannya amat ringan, biasanya berupa penonaktifan untuk waktu
sementara atau pemecatan dari TNI, meski pun di kemudian hari, putusan akhir dari
upaya upaya banding atau kasasi malah menghasilkan pengaktifan kembali mereka ke
dinas aktif. Sementara rehabilitasi dan kejelasan “mereka” yang masih hilang tidak
pernah dijelaskan. DKP tidak menjawa kebutuhan keluarga korban atas ketidak
jelasan nasib mereka yang masih hilang.
Dari kasus-kasus yang ada, terlihat pula para bawahan yang “dikorbankan” untuk
duduk menjadi terdakwa dan akhirnya dipidana. Itu pun hanya dikenakan delik
indisipliner dengan alasan bela negara. Hal ini terlihat dalam hampir semua kasus
pelanggaran yang digambarkan di atas. Jika penyelidikan, penyidikan dan
pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan sungguh-sungguh, akan terlihat mana
yang menjadi tindakan indisipliner dan mana yang bukan (pelanggaran HAM yang
dilakukan secara sistematis/berdasarkan perintah/diketahui tapi tidak dicegah oleh
komandan). Akan tetapi, sekali lagi hal ini tidak memungkinkan jika hakim dan
elemen lain dalam pemeriksaan di Pengadilan tunduk secara administratif maupun
secara hierarki dalam institusi yang sama.
Arah orientasi dan model reformasi keadilan dalam konteks revisi peradilan militer
juga bukan sesuatu yang sulit dicari. Berbagai perkembangan dan evolusi instrumen
HAM internasional, jurisprudensi kasus-kasus di tingkat internasional, pengalaman
terbaik di berbagai negara lain sebenarnya bisa menjadi pertimbangan para pengambil
kebijakan di negeri ini dalam menyusun kerangka revisi sistem peradilan militer di
Indonesia.
Meski instrumen dan mekanisme HAM internasional tidak pernah secara tegas
melarang berdirinya suatu sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik dan upaya
perbaikan terhadapnya terus terjadi dan berbagai badan HAM internasional
mengembangkan tafsir terbatas terhadap yurisdiksinya. Paling tidak berdasarkan
putusan dan rekomendasi yang dibuat oleh berbagai badan HAM internasional,
regional, termasuk studi yang dibuat oleh para ahli di bawah mandat Komisi HAM
PBB, peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks isu hak asasi manusia.
Operasionalisasi sistem peradilan militer juga semakin digugat –baik oleh badan-
109