menerobos%20jalan%20buntu

yuridis, UU No 31/1997 menjustifikasi praktik diskriminatif dibanding dengan
pemberlakuan yurisdiksi peradilan lainnya. Misalnya dalam UU No 26/2000 tentang
Pengadilan HAM, yurisdiksi didasari oleh bentuk kejahatan (kejahatan terhadap
kemanusiaan dan genosida). Sedangkan dalam UU No 31/1997 pemberlakuannya
didasari oleh identitas pelaku, selama pelaku adalah anggota militer atau sesorang
yang dipersamakan dengan militer maka UU No 31/1997 bisa diberlakukan, tanpa
mempertimbangkan bentuk kejahatannya. Seharusnya terhadap kejahatan yang
melibatkan personel militer atas delik apapun institusi TNI bisa melakukan sejumlah
hal seperti bantuan hukum atau bertindak sebagai amicus curie dalam proses-proses di
peradilan umum.
Atas temuan ketimpangan pada UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer terhadap
prinsip-prinsip HAM maka UU tersebut harus segera direvisi. Revisi harus menitik
beratkan pada pemberlakuan peradilan militer yang harus berdasarkan pada delik
pelanggaran internal kemiliteran. Sedangkan kejahatan yang merupakan kejahatan
umum termasuk kejahatan perang harus diadili di pengadilan umum, termasuk
pengadilan korupsi dan pengadilan HAM. Intinya harus disesuaikan dengan deliknya.
Dengan kata lain peradilan militer tidak boleh menghalangi bekerjanya yurisdiksi
pengadilan lain. Untuk itu perlu dilakukan kategorisasi bentuk pelanggaran internal
kemiliteran. Jika ada benturan yurisdiksi misalnya tidakan indisipliner berupa
penghilangan orang secara paksa, maka pengadilan militer harus mendahulukan
mekanisme peradilan HAM untuk berjalan terlebih dahulu. Keputusan dan barang
bukti dari pengadilan HAM bisa digunakan atau dilengkapi dengan proses peradilan
militer untuk melakukan penghukuman tindakan indisplinernya. Konsekuensi dari
usulan di atas maka peradilan militer hanya untuk lingkup internal dan keberadaannya
di bawah institusi TNI.
Dari gambaran kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa sistem pengadilan militer
yang berlaku tidak mampu menggali kebenaran ataupun gambaran utuh dari sebuah
kejahatan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran HAM berat). Hal
ini tentu berimplikasi terhadap ketidakpuasan korban atas proses tersebut. Akibat lain
dari hal ini adalah para pihak yang harusnya bertanggung jawab tidak bisa diajukan ke
pengadilan. Meskipun hanya sebagai saksi sekali pun. Justru para pihak tersebut
bertindak sebagai Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) ataupun Papera
(Perwira Penyerah Perkara), dengan hak menghentikan perkara demi kepentingan
tertentu. Meskipun peradilan militer berada dalam institusi militer, peradilan militer
harus tetap memperhatikan sejumlah prinsip pengadilan yang jujur dan tidak berpihak
(fair trial) dan independensi suatu administrasi peradilan. Problem lainnya
menyangkut berlakunya tanggung jawab atasan (superior responsibility) yang kini
sudah menjadi tren kemajuan di tempat lain yang tidak ditemui dalam pengalaman
digelarnya suatu pengadilan militer terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang
serius, seperti yang ditemui dalam penelitian ini.
108