menerobos%20jalan%20buntu

BAB VI
KESIMPULAN
Dari seluruh uraian bab-bab terdahulu, terlihat dengan jelas bagaimana sistem
peradilan militer di Indonesia berjalan tumpang tindih dengan kekuasaan peradilan
umum. Pemberlakuan aturan peradilan militer masih juga terjebak dalam problem
klasik yaitu tidak terpenuhinya asas persamaan di muka hukum atau asas nondiskriminasi.
Perlakuan dalam konteks peradilan terhadap suatu personel militer
menghasilkan keluaran yang berbeda dengan sistem peradilan sipil (umum). Selain itu
juga, analisa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditangani mekanisme
peradilan militer memperlihatkan masalah mendasar, yakni bagaimana terjadinya
praktik “pengistimewaan” bagi para tersangka pelaku tindak pidana umum yang
berlatarbelakang personel militer. Ini semua yang melanggengkan praktik ketiadaan
hukuman (impunitas) dan kekebalan hukum di negeri ini.
Pengalaman sejumlah warga yang menjadi korban pelanggaran hukum tersebut juga
jelas menunjukkan bagaimana praktik dari sistem peradilan militer nyaris menutup
akses korban pelanggaran HAM terhadap proses keadilan dengan diabaikannya
mereka dalam berbagai proses peradilan, mulai dari tahapan investigasi hingga
persidangan. Semua informan yang ditemui dalam kajian ini menyatakan peradilan
militer yang berjalan sangat berjarak dan nyaris tidak terjangkau oleh mereka. Dari
segi akses terhadap keadilan, tidak ada satu pun dari kasus-kasus di atas melibatkan
keluarga korban untuk dimintai keterangan ataupun dijadikan saksi dalam
persidangan. Mereka harus berperan aktif sendiri untuk bisa sampai memiliki akses
informasi atas proses berlangsungnya peradilan militer. Padahal, sebagai korban atau
keluarga korban, keterangan mereka sangatlah penting untuk melihat bagaimana
akibat yang ditimbulkan atas peristiwa tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga
harusnya menjadi pertimbangan untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi.
Problem ini muncul dan selalu ditemui karena beberapa faktor, khususnya Undang-
Undang No 31/1997 yang sudah tidak kontektual dengan tuntutan zamannya, yaitu
alam demokrasi Indonesia di mana penghormatan HAM penting dikedepankan. Meski
agenda keadilan masih mencari bentuknya yang ideal, masa tansisi sudah
menyediakan berbagai batasan normatif akan pentingnya penegakan asas supremasi
hukum di negeri ini, khususnya terhadap mereka yang di masa lalu berada di luar
jangkauan sistem keadilan. Tuntutan publik akan akuntabilitas di tubuh institutsi
militer harus dipahami dalam kerangka besar reformasi keadilan, hukum, dan politik.
Secara politik UU No 31/1997 membuka ruang intervensi komandan militer dalam
menentukan ‘apakah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah
unit dalam kesatuan militer bisa dibawa ke proses hukum.’ Sementara dalam konteks
107